InsidePolitik–Menkum Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah akan membahas wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Menurutnya wacana sudah bergulir sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir, di antara partai-partai politik juga sudah (dibahas),” ujar Supratman.
Menurut Supratman, wacana pilkada melalui DPR kembali mendapatkan momentum baru setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan kembali dan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut.
Menurutnya, hal itu merupakan peluang untuk menciptakan diskursus yang dapat memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Ia mengatakan bahwa pilkada langsung yang selama ini diterapkan telah menimbulkan berbagai tantangan di tengah masyarakat, mulai dari dugaan pelanggaran, inefisiensi biaya, hingga potensi konflik antar-kelompok di daerah yang kerap kali memerlukan pengerahan aparat keamanan dalam skala besar.
Penurunan angka partisipasi pemilih pada pilkada langsung juga menjadi salah satu dasar bergulirnya wacana dikembalikan pilkada melalui DPRD.
Banyak masyarakat kini lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan pendidikan keluarga mereka sehingga minat terhadap proses demokrasi seperti pilkada cenderung menurun.
Namun, Menkum menegaskan bahwa wacana pilkada melalui DPRD masih tahap pembahasan dan belum ada keputusan yang diambil. Pemerintah dan partai politik sedang melakukan kajian untuk memastikan opsi terbaik dalam pelaksanaan pilkada ke depan.
“Sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian, saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama, pemerintah juga akan melakukan kajian yang sama sehingga nanti dalam pembahasan undang-undang tentang pemilu itu bisa dicapai sebuah kesepakatan di antara partai-partai politik di parlemen,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pilkada langsung terlalu banyak menghabiskan anggaran, sehingga ia setuju kalau pilkada dikembalikan melalui DPRD seperti dilakukan negara-negara tetangga.
“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.
