INSIDE POLITIK — Pemerintah Indonesia memproyeksikan kebutuhan dana pembangunan infrastruktur nasional sebesar Rp 1.905 triliun dalam kurun waktu 2025–2029. Namun, dengan keterbatasan fiskal negara, sebagian besar pembiayaan diproyeksikan berasal dari kolaborasi publik-swasta.
Hal ini diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (11/6/2025). Ia menegaskan bahwa meski infrastruktur menjadi tulang punggung pembangunan nasional, pembiayaannya tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada APBN.
“Kebutuhan kami sekitar Rp 1.900 triliun. Namun APBN hanya mampu menanggung sekitar 60%,” ujar Dody.
“Sisanya harus dipenuhi melalui skema pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).”
Defisit Rp 753 Triliun, 55 Proyek KPBU Ditawarkan
Dari total kebutuhan anggaran, Rp 678,91 triliun akan ditanggung APBN, dan Rp 473,28 triliun dari APBD. Ini menyisakan celah pendanaan sebesar Rp 753,11 triliun, yang menurut Dody akan ditutupi melalui proyek-proyek KPBU.
Sebanyak 55 proyek KPBU siap ditawarkan, terdiri dari:
24 proyek sumber daya air,
19 proyek infrastruktur jalan, dan
12 proyek permukiman.
“Mari kita bersinergi membangun infrastruktur yang strategis dan berdampak luas,” ucap Dody dalam forum tersebut.
AHY Targetkan Investasi Swasta di 46 Proyek Strategis
Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa pemerintah juga mengincar keterlibatan swasta dalam 46 proyek strategis nasional. Proyek-proyek ini dipamerkan dalam ICI 2025 sebagai bentuk ajakan konkret kepada investor domestik maupun internasional.
“Kami memperkuat kemitraan dengan sektor swasta melalui surat utang, kolaborasi Danantara, dan mitra global untuk menopang keuangan infrastruktur,” ujar AHY.
Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup ketahanan pangan, pengelolaan sampah, energi bersih, dan konektivitas nasional.
Beberapa peluang investasi yang dipromosikan, antara lain:
TPST Manggar, Balikpapan: Rp 1,8 triliun
Tol Gilimanuk-Mengwi: Rp 25,4 triliun
Tol Pejagan-Cilacap: Rp 27,59 triliun
Tol Sentul Selatan-Karawang Barat: Rp 34,75 triliun
Untuk energi bersih, pemerintah menawarkan proyek PLTM di sejumlah bendungan:
Tapin (Rp 81,3 miliar),
Leuwikeris (Rp 260,3 miliar),
Cipanas (Rp 78,2 miliar),
Karalloe (Rp 129 miliar).
Infrastruktur Masa Depan: Sinergi Pemerintah dan Swasta Jadi Kunci
Pembangunan infrastruktur nasional kini tidak hanya mengandalkan kas negara. Skema pembiayaan cerdas, transparan, dan kolaboratif diyakini menjadi jawaban atas keterbatasan fiskal. Konferensi ICI 2025 menjadi panggung untuk menampilkan potensi Indonesia, sekaligus undangan terbuka bagi investor global dalam mendukung kemajuan negeri.(SIF)
