OPINI : Arief Mulyadin
Hai Bunda, apa kabarmu?
INSIDE POLITIK- Adakah angin semilir senja yang membawa kabar baik dari kerumunan janji-janji mulusmu dulu, seperti dulu kala ketika kau berjalan di pelataran istana istri walikota dan semua jalan serupa sutra yang dibentang tanpa cela? Ah, betapa sebuah kota penuh lubang kini tampak seperti puisi yang lupa baitnya — deritanya berulang, benturan roda tak henti, seakan jalan adalah simbol bisu dari janji-janji yang lenggang tanpa realisasi.
Dulu, ketika kau berdansa di bawah sorot lampu dan mahkota pejabat, jalan-jalan malam Kota Bandar Lampung tampak mulus. Kini? Lubang-lubang itu berderet bagaikan sajak sunyi yang tak tertulis, seolah kota ini melupakan tarinya sendiri. Bukankah kau pernah berjanji menambal setiap retak dan sela agar rakyat tak tergelincir di setiap langkahnya?
Lalu, cerita bergeser — bukan ke kepedulian yang terang, namun ke dinamika pendidikan yang sarat tanda tanya. SMA Swasta Siger yang kau gaungkan sebagai oase bagi anak-anak tanpa sekolah, kini menjadi bayangan yang tak jelas bentuknya. Sekolah itu disebut-sebut mendapat dana dari APBD sekian ratus juta, bahkan direncanakan hingga Rp5 miliar anggaran tambahan, meskipun legalitasnya masih dipersoalkan dan proses izinnya belum tuntas — sehingga DPRD menolak menuangkan anggarannya sampai kejelasan hukum terpenuhi. ([Lampung Insider][1])
Kau menyampaikan belas kasih seorang ibu, bahkan menitikkan air mata di depan publik sekolah negeri. Namun, ketika hal yang kau bela justru menimbulkan polemik tentang legalitas, akuntabilitas, dan potensi ranah hukum— bukankah itu ironis? Ombudsman bahkan menegaskan persoalan di SMA itu bukan sekadar administratif, tetapi mengancam kepastian ijazah anak didik karena belum terdata dalam sistem negara. ([Lampung Insider][2])
Bunda, benar kah niatmu adalah mengangkat derajat anak bangsamu yang terpinggirkan? Atau ini lebih mirip drama anggaran untuk memperluas panggung kekuasaan dan kesejahteraan pribadi? Ketika Dinas Pendidikan Provinsi hanya bisa menerima permohonan izin sekolah dari yayasanmu yang telah diajukan belakangan, masyarakat masih bertanya: mengapa tidak bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta yang sudah berizin, tersebar di seluruh kecamatan? Bukankah itu akan menampung potensi putus sekolah secara lebih adil dan nyata?
Apakah tujuan Bunda sekadar menyelamatkan anak-anak putus sekolah, atau menjadikan APBD sebagai ladang bancakan yang elok dihias kata “kesejahteraan”? Karena ketika negeri ini menanti keadilan sosial, rakyat justru melihat akal sehat yang tertukar menjadi kepentingan sempit. Jika benar kau takut pada hukum, Bunda, pertimbangkanlah bahwa lontaran kritik ini bukan gertakan — melainkan suara mereka yang menunggu jalan yang mulus, layanan pendidikan yang sah, dan janji yang dipenuhi.
Kalau kau tidak takut pada jaksa, tidak takut pada KPK, setidaknya takutlah pada Tuhan dan anak-anak rakyatmu. Jangan biarkan janji menjadi sekadar puisi tanpa makna, yang hanya enak didengar namun tak memberi arah pada kehidupan mereka yang membutuhkannya.
Hormat kami,
Suara yang Menunggu Hasil, Bukan Janji
