INSIDE POLITIK – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait kinerja dan ketergantungan mereka pada suntikan modal negara.1 Menurut Prabowo, BUMN sering kali terkesan lamban dalam bekerja dan tidak efisien, bahkan hingga menimbulkan pemborosan. Ujung-ujungnya, BUMN seolah sudah terbiasa meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Kementerian Keuangan.
“Harus kita akui seringkali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa karena ada Menteri Keuangan yang akan apa istilahnya, (memberikan) PMN,” ujar Prabowo dalam acara International Conference on Infrastructure 2025 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Prabowo secara spesifik menyoroti istilah PMN yang menurutnya sangat asing di kalangan perusahaan internasional. “PMN, PMN, apa ini PMN ini? Ya kan? Kalau kita tanya perusahaan besar internasional dia ada nggak PMN?” sentilnya.
Dorong Efisiensi dan Kolaborasi dengan Swasta Internasional
Melihat fenomena ini, orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan perlunya perubahan fundamental. Ia mengarahkan agar peran pihak swasta, terutama yang berkelas internasional, diperbesar dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, perusahaan swasta memiliki standar efisiensi dan teknologi yang lebih baik.
“Kita butuh sekarang mitra yang efisien, dan mitra yang modern teknologinya. Saya arahkan bahwa untuk infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar,” tegas Prabowo.
Prabowo meyakini bahwa keterlibatan swasta, apalagi yang berkelas internasional, dapat membawa dampak positif. “Di bidang tertentu utamanya di bidang konstruksi dan pembangunan fisik, sektor swasta dan juga yang internasional sering lebih modern, efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu dan hemat anggaran besar,” pungkas Prabowo.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat dari Presiden Prabowo bahwa pemerintah akan mendorong BUMN untuk lebih mandiri, efisien, dan berorientasi pada kinerja yang lebih baik, serta membuka lebar pintu kolaborasi dengan sektor swasta demi percepatan pembangunan infrastruktur nasional.(SIF)
