INSIDE POLITIK- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, atas nama Gubernur Lampung, melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (24/2/2026).
Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/592/VI.04/2026 mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, serta SK Gubernur Nomor 800.1.3.3/513/VI.04/2026 untuk jabatan administrator.
Dalam keputusan tersebut, Mohammad Zimi Skil, S.E., M.M., ditetapkan sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Lampung. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Disperindag Lampung. Sementara Hayudian Utomo, S.Sos., M.M., ditunjuk sebagai Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi, sebelumnya menjabat di bidang Kerja Sama, Pengawasan, dan Pembangunan Sumber Daya Industri Disperindag Lampung.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekda Marindo, ditegaskan bahwa pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka yang berlangsung dua bulan secara transparan, objektif, dan kompetitif, serta telah mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sekda Marindo menekankan bahwa pejabat ini merupakan satu dari tiga nama terbaik hasil seleksi terbuka, sebagai wujud komitmen Pemprov Lampung menegakkan sistem merit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak kinerja.
Gubernur juga menyoroti peran strategis Disperindag dalam memperkuat struktur ekonomi daerah, meningkatkan daya saing industri, memperluas akses pasar, serta menjaga stabilitas perdagangan. Pejabat yang dilantik diminta mendorong hilirisasi industri, digitalisasi perdagangan, kelancaran distribusi barang, serta memperkuat kerja sama perdagangan antarprovinsi.
Pelantikan ini sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Lampung, “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang menuntut kerja keras, kolaborasi, inovasi, dan integritas seluruh jajaran pemerintah daerah.
Gubernur menekankan tiga hal utama bagi pejabat baru: bekerja dengan integritas dan loyalitas, membangun sinergi lintas perangkat daerah, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan, tantangan pembangunan hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi, bukan secara sektoral.
