Insidepolitik–Tahapan pelantikan kepala daerah terpilih berpotesi mundur. Berikut ini alasannya.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyebut alasan utama yang membuat proses pelantikan kepala daerah hasil pilkada diundur.
Penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi alasan utama.
“Betul (pelantikan kepala daerah diundur) karena MK baru akan menyelesaikan seluruh perselisihan hasil pemilu itu pada 13 Maret 2025. Dan MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota terpilih setelah PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) itu selesai di MK,” kata Rifqi.
Rifqi melanjutkan, seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilantik secara serentak. Artinya, tidak ada perbedaan tanggal pelantikan antara kepala daerah yang bersengketa di MK dan yang tidak bersengketa.
“Yang sengketa dan tidak sengketa di MK pelantikannya harus serentak itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu, yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang sengketa di MK. Makanya pelantikannya setelah tanggal 13 Maret 2025,” ujar legislator NasDem itu.
Ia mengungkapkan belum ada ketetapan tanggal pelantikan kepala daerah. Pihaknya menunggu Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan presiden (perpres).
“Kapan pelantikannya, kita serahkan kepada Presiden karena dasar hukum pelantikan kepala daerah itu adalah peraturan presiden,” jelasnya.
Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan (BG) mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi jika ada kepala daerah yang pelantikannya molor.
“Biasanya belajar dari pengalaman, itu akan ada gugatan-gugatan sampai di tahap di MK ya sehingga timeline bulan Februari pelantikan itu mungkin bisa molor, untuk daerah-daerah tertentu,” kata BG.
Seperti diketahui, pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024 rencananya digelar pada 7 Februari 2025, sementara bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota pada 10 Februari.
