INSIDE POLITIK– Pemerintah daerah Lampung Selatan tengah menghadapi dilema krusial yang menentukan arah pembangunan jangka panjang daerah ini. Pilihan yang harus diambil bukan sekadar soal estetika atau kemewahan, melainkan menyangkut kesejahteraan seluruh masyarakat. Apakah fokus akan diberikan pada pengembangan pariwisata mewah yang menargetkan kalangan atas, ataukah prioritas diberikan pada perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi kehidupan rakyat sehari-hari?
Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Gema Masyarakat Lampung (DPD LPKSM-GML) Lampung Selatan menyoroti fenomena ini dengan serius. Ketua DPD LPKSM-GML Lampung Selatan, Husni Piliang, menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan dampak nyata bagi semua lapisan masyarakat. “Keduanya penting, namun urgensi dan dampak langsungnya bagi seluruh lapisan rakyat harus menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.
Fenomena Pariwisata Mewah Yang Kian Eksklusif
Husni Piliang mencatat tren pembangunan destinasi wisata di Lampung Selatan yang cenderung menargetkan kalangan menengah ke atas. Resort mewah di tepi pantai, glamping dengan fasilitas premium, dan kafe estetik dengan harga tinggi bermunculan. Namun, akses bagi masyarakat lokal masih sangat terbatas karena biaya yang tinggi.
“Bagaimana kesejahteraan bisa meningkat jika masyarakat sendiri tak mampu menikmati hasil pembangunan? Pariwisata harus inklusif, merangkul semua, bukan menciptakan sekat sosial,” tegas Husni. Minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata juga menjadi perhatian serius. Hal ini berdampak pada peluang ekonomi lokal yang bisa dimanfaatkan UMKM, homestay, atau usaha kuliner yang justru terlewatkan.
Dampak Infrastruktur Jalan Buruk: Beban Rakyat Sehari-Hari
Di sisi lain, kerusakan jalan di pedesaan dan jalur penghubung antar kecamatan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Jalan yang berlubang, berlumpur saat hujan, atau bahkan terputus menghambat distribusi barang dan jasa. Petani kesulitan mengangkut hasil panen ke pasar, pedagang kecil menanggung biaya transportasi lebih tinggi, anak-anak sulit menuju sekolah, dan pasien darurat kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.
“Perbaikan jalan bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal keadilan, pemerataan kesempatan ekonomi, dan akses dasar bagi warga. Jalan rusak juga menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas, menambah beban masyarakat,” jelas Husni. Infrastruktur yang buruk juga meningkatkan biaya perawatan kendaraan, membebani keluarga berpendapatan rendah, dan menahan laju pertumbuhan ekonomi lokal.
Desakan Pembangunan Berpihak Pada Rakyat
Menanggapi kondisi ini, DPD LPKSM-GML Lampung Selatan mendesak pemerintah daerah meninjau ulang prioritas pembangunan. Mereka merekomendasikan alokasi anggaran yang proporsional untuk perbaikan jalan di seluruh wilayah, sembari mendorong pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.
“Destinasi yang terjangkau, melibatkan UMKM lokal, homestay, dan atraksi budaya yang dikelola masyarakat akan menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih merata. Pariwisata yang berpihak pada rakyat tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan memberdayakan masyarakat,” pungkas Husni.
LPKSM-GML berharap pemerintah daerah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil keputusan yang mencerminkan kepentingan seluruh warga Lampung Selatan, bukan hanya segelintir kelompok yang memiliki modal besar. Pembangunan yang adil dan merata dianggap sebagai kunci utama menuju kesejahteraan bersama yang sesungguhnya.***
