INSIDE POLITIK- Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur penerangan jalan dengan pendekatan inovatif melalui skema kemitraan bersama badan usaha. Upaya ini ditandai dengan pelaksanaan kegiatan Capacity Building Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) yang digelar di Aula Utama Pemkab Pringsewu, Senin (27/4/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, daerah, hingga pihak swasta. Hadir di antaranya perwakilan Bappenas, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), DPRD Pringsewu, serta unsur Forkopimda dan instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa penerangan jalan bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan infrastruktur vital yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, kelancaran lalu lintas, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia mengungkapkan kondisi penerangan jalan di Pringsewu saat ini masih jauh dari ideal. Dari total 2.315 titik lampu yang terpasang, hanya sekitar 0,4 persen yang memenuhi standar teknis. Sebagian besar lampu masih menumpang pada tiang listrik PLN dengan distribusi yang belum merata.
Selain itu, penggunaan lampu hemat energi berbasis LED juga masih rendah, yakni sekitar 17,24 persen. Kondisi ini berdampak pada tingginya beban listrik daerah yang mencapai sekitar Rp9,2 miliar per tahun.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Pringsewu menargetkan kebutuhan ideal sebanyak 11.658 titik lampu jalan berbasis LED yang akan melayani jaringan jalan sepanjang 752,6 kilometer. Namun, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama jika hanya mengandalkan APBD.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong penerapan skema KPBU sebagai solusi pembiayaan alternatif yang melibatkan badan usaha dalam penyediaan, pembiayaan, hingga pemeliharaan infrastruktur.
“Melalui skema ini, kita ingin mempercepat pembangunan, mengoptimalkan anggaran, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong efisiensi energi melalui penggunaan lampu LED,” ujar Bupati.
Ia juga menegaskan bahwa kerja sama ini bukan berarti pemerintah lepas tanggung jawab, melainkan bentuk pembagian peran dan risiko secara proporsional dengan pihak swasta.
Bupati turut mengajak seluruh perangkat daerah untuk lebih inovatif dan adaptif dalam mencari peluang pembiayaan pembangunan, serta tidak hanya bergantung pada pola konvensional berbasis anggaran daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Pringsewu, Suherman, menyampaikan dukungan terhadap langkah pemerintah daerah, namun menekankan pentingnya transparansi dan mekanisme regulasi yang jelas dalam pelaksanaan skema KPBU.
Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis dalam pengawasan serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Jika dilaksanakan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tentu DPRD akan mendukung program ini,” ujarnya.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan percepatan pembangunan penerangan jalan di Kabupaten Pringsewu dapat segera terwujud, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.***
