INSIDE POLITIK— Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan inflasi nasional yang terus menjadi perhatian publik. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa 4 November 2025.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan data inflasi nasional Oktober 2025 yang tercatat sebesar 2,86 persen secara year-on-year. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi di antaranya emas perhiasan (11,87 persen), cabai merah, beras, tarif air minum, dan ikan segar. Sedangkan secara bulanan, inflasi meningkat 0,286 persen dibandingkan September 2025, dengan penyumbang utama berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,05 persen, serta dari komoditas seperti perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, beras, dan wortel.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, inflasi bulanan di Lampung tercatat 0,23 persen (month-to-month) pada Oktober 2025, sedikit lebih tinggi dibandingkan Oktober tahun sebelumnya yang sebesar 0,20 persen. Namun, secara tahunan (year-on-year), inflasi Lampung justru menurun dari 1,94 persen pada Oktober 2024 menjadi 1,20 persen pada Oktober 2025, menunjukkan bahwa langkah pengendalian harga di daerah mulai menunjukkan hasil yang positif.
Selain fokus pada pengendalian inflasi, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah untuk meningkatkan ekonomi lokal, termasuk mendukung pertumbuhan koperasi seperti Koperasi Merah Putih. Menurut Bani Ispriyanto, aset daerah dapat dimanfaatkan sebagai sarana modal awal bagi koperasi, pusat distribusi, dan pengembangan usaha mikro yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Optimalisasi aset daerah bukan hanya soal fisik bangunan atau lahan kosong, tapi juga bagaimana aset tersebut bisa meningkatkan produktivitas warga dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satunya melalui koperasi Merah Putih yang bisa menjadi pusat transaksi, distribusi hasil pertanian, dan pengembangan usaha kreatif warga Lampung,” ujar Bani.
Ia menambahkan, strategi pemerintah juga mencakup koordinasi lintas sektor, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perindustrian, untuk memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar sehingga harga stabil, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. “Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci agar inflasi tetap terkendali dan masyarakat merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini,” tambah Bani.
Selain itu, pemerintah provinsi tengah mendorong koperasi untuk mengadopsi model usaha yang lebih modern, seperti digitalisasi transaksi, pemanfaatan teknologi pertanian, serta pelatihan manajemen keuangan bagi anggota. Harapannya, koperasi seperti Merah Putih tidak hanya menjadi sarana ekonomi desa, tetapi juga bisa berkembang menjadi pusat inovasi dan pusat pertumbuhan ekonomi mikro yang berkelanjutan di Lampung.
Dengan kombinasi pengendalian inflasi yang ketat dan pemanfaatan aset daerah untuk pemberdayaan ekonomi lokal, Lampung menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat melalui koperasi dan usaha lokal lainnya.***
