INSIDE POLITIK– Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Gema Puan, melalui Ketua Umum Ridwan 98, menilai bahwa meskipun 90% masyarakat merasakan kepuasan terhadap kinerja pemerintah, masih ada 10% masalah signifikan yang membutuhkan evaluasi serius dan tindakan tegas dari Presiden. Hal ini disampaikan Ridwan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Gema Puan, Senin (20/10/2025).
Menurut Ridwan, 10% masalah tersebut terdiri dari tiga isu utama yang dianggap krusial dan berpotensi merusak citra pemerintahan bila tidak segera ditangani.
1. Peristiwa Agustus Kelam: Misteri Belum Terungkap
Ridwan menegaskan, peristiwa yang disebut sebagai “Agustus Kelam” diduga terjadi secara terencana atau by design, namun hingga kini belum ada kejelasan hukum maupun transparansi terkait siapa aktor intelektual di balik kejadian tersebut. “Meski ada investigasi awal, langkah hukum terhadap pelaku utama belum terlihat. Ini menjadi catatan serius bagi Presiden agar memastikan penegakan hukum berjalan tegas tanpa pilih kasih,” ujar Ridwan.
Gema Puan menekankan, kasus ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap negara dan pemerintahan. Ridwan mengingatkan Presiden Prabowo bahwa penegakan hukum terhadap peristiwa ini merupakan simbol integritas kepemimpinan.
2. Program MBG Tersandung Insiden Keracunan Massal
Program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang digagas sebagai unggulan pemerintahan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, justru tercoreng akibat insiden keracunan massal yang melibatkan ribuan siswa di berbagai daerah. Ridwan menekankan bahwa pihak pengelola dan yayasan penyedia makanan harus bertanggung jawab secara hukum.
“Program MBG adalah simbol komitmen pemerintah terhadap pendidikan dan kesehatan anak bangsa. Namun, bila pengelolanya lalai, dampak sosialnya sangat besar. Presiden harus menunjukkan ketegasan dalam memberikan sanksi hukum agar program ini kembali berjalan aman dan bermartabat,” tegas Ridwan.
3. Evaluasi Menyeluruh Terhadap Pembantu Presiden
Selain dua isu di atas, Gema Puan menyoroti perlunya evaluasi internal terhadap pembantu Presiden, termasuk menteri, wakil menteri, pimpinan badan negara, dan komisaris. Ridwan menegaskan, pejabat publik harus loyal dan setia kepada Presiden, bukan menjadi titipan pihak lain yang bisa mengganggu efektivitas pemerintahan.
“Tidak ada yang bisa loyal kepada dua tuan. Presiden harus memastikan timnya profesional, kompeten, dan sepenuhnya mendukung visi pembangunan nasional,” kata Ridwan.
Kritikan sebagai Bentuk Tanggung Jawab Moral
Ridwan menegaskan bahwa kritik yang disampaikan Gema Puan bukan bentuk oposisi, melainkan tanggung jawab moral sebagai relawan pendukung. “Kami tidak ingin hanya menjadi penjilat yang membuat APS — Asal Prabowo Senang. Kritik yang membangun justru akan membantu Presiden membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan kinerja pemerintah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ridwan percaya bahwa Presiden Prabowo menghargai kritik konstruktif. Hal ini menjadi bagian dari proses kontrol sosial dan transparansi yang mendukung pembangunan bangsa yang lebih baik dan berkelanjutan.
Meski pemerintahan Presiden Prabowo dinilai berhasil memuaskan mayoritas masyarakat, Gema Puan menegaskan bahwa 10% kegagalan yang tersisa harus menjadi fokus evaluasi serius. Tiga isu krusial — peristiwa Agustus Kelam, insiden MBG, dan evaluasi pembantu Presiden — menjadi indikator penting yang menunjukkan perlunya kepemimpinan tegas dan akuntabel. Ridwan mengajak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah untuk menindaklanjuti masalah ini dengan tindakan hukum, kebijakan perbaikan, dan transparansi publik.***
