INSIDE POLITIK– Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., dan Wakil Bupati Romli, S.Kom., S.H., M.H. menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nusron Wahid, Senin (28/7/2025), bertempat di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung.
Rakor ini turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur dr. Jihan Nurlela, Kepala Kejati Lampung, Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, serta seluruh bupati/wali kota se-Lampung. Tujuannya adalah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengakselerasi pelaksanaan program strategis pertanahan nasional.
Dalam pertemuan itu, beberapa isu prioritas dibahas, seperti sertifikasi tanah massal, penyelesaian konflik agraria, reforma agraria, hingga digitalisasi sistem pertanahan.
Bupati Lampung Utara menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah percepatan yang diambil Kementerian ATR/BPN.
“Program strategis ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjamin kepastian hukum atas tanah dan menyelesaikan konflik agraria yang kerap menghambat pembangunan,” ujar Hamartoni.
Menurutnya, Rakor semacam ini penting sebagai ruang untuk menyamakan persepsi antarlevel pemerintahan, mengidentifikasi hambatan di lapangan, dan menyusun langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara kolektif di daerah.
Dengan tata kelola pertanahan yang tertib dan berbasis digital, Lampung diharapkan dapat menjadi model pengelolaan agraria yang adil, transparan, dan berkelanjutan.***
