INSIDE POLITIK- Persoalan banjir yang terus berulang di Bandar Lampung kembali memicu sorotan terhadap kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana. Sejumlah pihak menilai, upaya penanganan banjir dinilai belum optimal meski telah memasuki periode kedua kepemimpinannya.
Banjir yang terjadi hampir setiap musim penghujan disebut tidak hanya merendam kawasan padat penduduk, tetapi juga meluas hingga wilayah dataran tinggi seperti Langkapura dan Kemiling. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait sistem drainase kota yang dinilai belum tertata dengan baik.
Kritik juga diarahkan pada prioritas anggaran pemerintah daerah. Sejumlah pengamat dan masyarakat mempertanyakan besaran alokasi dana untuk penanganan banjir, terutama terkait pembangunan drainase, normalisasi saluran air, serta penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai daerah resapan.
Selain itu, muncul perdebatan mengenai penggunaan anggaran untuk program lain yang dinilai belum berkaitan langsung dengan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti penanganan banjir dan peningkatan infrastruktur dasar.
Di sisi lain, Pemkot Bandar Lampung sebelumnya telah melakukan sejumlah langkah seperti pemasangan box culvert dan pembangunan infrastruktur penunjang lainnya. Namun, sebagian pihak menilai upaya tersebut masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.
Pengamat tata kota menilai, penanganan banjir membutuhkan pendekatan terpadu, mulai dari pembenahan sistem drainase, penertiban bangunan yang menutup saluran air, hingga peningkatan kawasan resapan melalui pembangunan RTH.
Hingga kini, masyarakat masih menantikan langkah konkret dan terukur dari pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan banjir yang berdampak langsung pada keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal.***
