InsidePolitik–Sejumlah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Lampung Tengah, mempertanyakan pemberian anggaran yang diberikan secara tunai oleh Bendahara Koordinator kesekretariatan Bawaslu Lamteng.
Pasalnya, terdapat beberapa kejanggalan yang ditemukan setelah ditelusuri, seperti uang makan, transport dan uang harian pemungutan suara untuk pengawas TPS yang dicairkan dua hari setelah penghitungan suara.
“Saat itu seingat kami, setelah penghitungan suara Pileg dan Pilpres, pencairan yang seharusnya melalui transfer rekening Panwas Kecamatan dan menarik di Bank BRI, tetapi diberikan secara tunai, melalui bendahara Bawaslu,” ujar salah satu anggota Panwascam.
Selain itu sumber juga mengungkapkan, dimana pencairan yang diberikan sebesar Rp280 ribu per PTPS itu, tidak dalam bentuk RKA, hanya dalam bentuk rincian.
“Kami menduga ada beberapa item dari pencairan dihilangkan. Karena tidak ada RKA, sedangkan setelah pemungutan suara, kami Panwascam banyak kegiatan yang dilaksanakan. Sementara uang yang diberikan itu untuk masing-masing PTPS di kampung, bukan untuk kegiatan Panwascam,” bebernya.
Sementara dari keterangan, Bendahara Bawaslu Lamteng, Nur Aini menjelaskan, pencairan uang untuk kegiatan PTPS sudah dilakukan secara tunai, yang dilakukan dengan menitip ke panwas tiap kecamatan. Namun, dirinya tidak mengetahui terkait RKA yang dimaksud.
“Kalau saya hanya menyalurkan uangnya, untuk RKA nya yang buat pak Lukito Korseknya,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui via telepon.
Di sisi lain, Koordinator Kesekretariatan (Korsek) Bawaslu Lamteng Lukito saat dimintai keterangan di Kantor Bawaslu, membenarkan, uang untuk PTPS diberikan secara tunai kepada Panwascam dan Bendahara.
“Itu yang menerima Panwascam dan Bendahara, jumlahnya sesuai dengan PTPS yang ada di Kecamatan, kami ada kuitansi penerimaannya juga. Memang, uang itu dicairkan secara tunai, karena waktu yang mendesak,” jelasnya.
Namun, saat ditanya terkait RKA sebagai panduan penggunaan uang, dirinya mengaku ada namun tidak bisa menunjukkan. “Ada tapi saya lupa, seingat saya itu sudah diberikan kepada Panwascam,” kata Lukito.
Panwascam meminta, permasalah ini segera menemui titik terang, sebab anggaran yang diberikan secara tunai itu untuk KPPS.
“Kami Panwascam merasa dirugikan karena ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan seperti rapat dan lainnya namun tidak ada anggarannya karena tidak ada RKA,” pungkasnya.
