INSIDE POLITIK– Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan nasional dalam upaya transformasi digital pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima kunjungan Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) dalam rangka penilaian Digital Leadership Government Award (ADLG) Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Kerja Sekda, Jumat (31/10/2025), dan dihadiri oleh jajaran pejabat OPD serta tim penilai dari berbagai provinsi.
Kunjungan ASKOMPSI ini merupakan bagian dari penilaian terhadap kepemimpinan digital Sekretaris Daerah di seluruh Indonesia. ADLG Award 2025 hadir sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis para Sekda dalam mengorkestrasi transformasi digital di tingkat daerah, khususnya dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, pelayanan publik, dan pengelolaan data yang terintegrasi. Penilaian ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menekankan pentingnya pemerintah digital yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam sesi visitasi, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa digitalisasi merupakan langkah fundamental bagi modernisasi pemerintahan. Menurutnya, integrasi data menjadi kunci agar seluruh proses administrasi dan pelayanan publik bisa berjalan secara efisien. “Saya sudah melihat bagaimana pentingnya integrasi digitalisasi. Namun sebelum dilakukan integrasi sepenuhnya, diperlukan integrasi data yang dilakukan dalam platform digitalisasi data untuk memudahkan prosesnya. Kita ingin ke depan Lampung bisa sepenuhnya terdigitalisasi setelah semua data terintegrasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Marindo menekankan bahwa penyatuan data di tingkat daerah merupakan langkah awal untuk mewujudkan konsep ‘satu data Indonesia’. “Konsep menyatukan Lampung, menyatukan Indonesia itu diawali dari masing-masing daerah yang menyatukan datanya secara bottom-up. Jika semua provinsi memiliki data yang terintegrasi, maka satu data Indonesia akan terwujud,” jelasnya. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga strategi pengelolaan data yang matang dan berkelanjutan.
Sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung, Sekdaprov memaparkan program unggulan ‘Lampung-in’, sebuah super apps yang menjadi wajah digitalisasi pelayanan publik di daerah. Lampung-in mengintegrasikan berbagai layanan publik, mulai dari pengaduan masyarakat, evaluasi pelayanan, hingga informasi pasar, pembayaran pajak, dan akses data publik lainnya. “Gubernur dan Wakil Gubernur sangat mendorong digitalisasi, khususnya di bidang pelayanan publik. Aplikasi ini menjadi saluran komunikasi masyarakat dengan pemerintah, termasuk untuk pengaduan dan evaluasi pelayanan publik,” ujar Marindo.
Sekdaprov juga menegaskan bahwa meski Lampung-in merupakan hasil adaptasi dari sistem serupa di daerah lain, pihaknya terus melakukan pengembangan fitur sesuai kebutuhan warga Lampung. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar opsi, tetapi keniscayaan untuk membangun pemerintahan modern yang transparan, responsif, dan akuntabel. “Digitalisasi adalah akar dari pelayanan publik dan akar dari pemerintahan itu sendiri,” tegasnya.
Menanggapi paparan tersebut, Direktur Inixindo Jogja, Andi Yuniantoro, yang hadir sebagai tim penilai ASKOMPSI, mengapresiasi pemahaman dan komitmen Sekdaprov Lampung. “Bapak sudah memahami dengan baik konsepsi dari data itu sendiri. Digitalisasi akan berjalan dengan baik jika hulunya, yaitu data, sudah beres. Fokus Bapak pada integrasi data dan keamanan menjadi fondasi yang kuat dalam membangun pemerintahan digital,” ujarnya.
Visitasi ASKOMPSI ini sekaligus menjadi momentum bagi Lampung untuk menunjukkan kesiapan dalam membangun pemerintahan digital berbasis data. Dengan platform Lampung-in, pemerintah daerah menargetkan terciptanya pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa Lampung serius dalam mengimplementasikan RPJMN dan RPJPN, serta memperkuat fondasi digital sebagai motor penggerak pembangunan daerah.
Dengan komitmen tersebut, Lampung diharapkan tidak hanya menjadi provinsi yang adaptif terhadap era digital, tetapi juga mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengembangan pemerintahan digital yang efektif dan inklusif.***
