INSIDE POLITIK-Kampanye politik tanpa baliho mulai menjadi fenomena baru dalam lanskap demokrasi Indonesia. Sejumlah partai dan kandidat memilih meninggalkan alat peraga konvensional yang selama ini mendominasi ruang publik, beralih ke pendekatan yang lebih digital, personal, dan berbasis komunitas. Perubahan ini menandai pergeseran strategi kampanye sekaligus respons terhadap kritik publik soal etika, biaya, dan dampak lingkungan.
Siapa yang mengusung gaya kampanye tanpa baliho? Kandidat individu, partai politik tertentu, serta relawan yang mengandalkan strategi akar rumput dan media digital. Apa yang berubah? Media kampanye beralih dari baliho, spanduk, dan poster fisik ke media sosial, konten video, diskusi komunitas, dan kampanye pintu ke pintu. Di mana gaya baru ini paling terlihat? Di wilayah perkotaan dan daerah dengan tingkat penetrasi internet tinggi. Kapan tren ini menguat? Sejak beberapa siklus pemilu terakhir, terutama setelah kritik terhadap polusi visual dan pemborosan anggaran kampanye. Mengapa baliho mulai ditinggalkan? Karena dinilai mahal, kurang efektif menjangkau pemilih muda, dan sering menimbulkan resistensi publik. Bagaimana kampanye tanpa baliho dijalankan? Dengan memaksimalkan narasi digital, interaksi langsung, dan jejaring relawan.
Baliho selama ini dianggap simbol kehadiran politik. Wajah kandidat yang terpampang besar diasumsikan meningkatkan popularitas. Namun, efektivitasnya kian dipertanyakan. Pemilih, terutama generasi muda, tidak lagi cukup diyakinkan oleh visual statis. Mereka lebih tertarik pada gagasan, rekam jejak, dan keaslian komunikasi. Kampanye tanpa baliho mencoba menjawab perubahan perilaku ini.
Media sosial menjadi tulang punggung strategi baru. Kandidat memproduksi konten yang lebih personal, mulai dari video pendek, siaran langsung, hingga diskusi daring. Interaksi dua arah memungkinkan pemilih merasa lebih dekat. Meski demikian, ruang digital juga penuh tantangan, seperti disinformasi, polarisasi, dan algoritma yang membatasi jangkauan pesan.
Selain digital, kampanye berbasis komunitas kembali mendapat tempat. Dialog terbatas, pertemuan warga, dan kerja sosial dianggap lebih efektif membangun kepercayaan. Pendekatan ini menuntut konsistensi dan kerja jangka panjang, bukan sekadar pencitraan instan. Kampanye tanpa baliho, dalam konteks ini, menekankan relasi langsung ketimbang dominasi visual.
Dari perspektif hukum, kampanye tanpa baliho memiliki dasar yang jelas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jaminan ini mencakup penggunaan berbagai medium, termasuk platform digital, dalam menyampaikan pesan politik.
Definisi hukum inti kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 1 angka 35 mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri. Tidak ada kewajiban penggunaan alat peraga fisik tertentu. Dengan demikian, kampanye tanpa baliho sepenuhnya sah secara hukum.
UU Pemilu justru membatasi penggunaan alat peraga kampanye. Pasal 275 mengatur jenis dan jumlah alat peraga yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu, sementara aturan teknis dari KPU sering kali membatasi lokasi dan ukuran baliho. Selain itu, Pasal 280 memuat larangan kampanye yang merusak fasilitas umum atau mengganggu ketertiban. Dalam konteks ini, kampanye tanpa baliho dapat dipandang sebagai upaya meminimalkan pelanggaran.
Meski terlihat ideal, gaya kampanye ini tidak lepas dari kritik. Tidak semua wilayah memiliki akses digital yang memadai. Pemilih di daerah terpencil masih bergantung pada pendekatan konvensional. Selain itu, kampanye digital berbiaya rendah di permukaan, tetapi dapat menjadi mahal jika melibatkan produksi konten profesional dan iklan daring.
Isu kesetaraan juga mengemuka. Kandidat dengan sumber daya besar tetap memiliki keunggulan dalam menguasai ruang digital melalui iklan berbayar. Tanpa regulasi yang kuat, kampanye tanpa baliho berisiko menciptakan ketimpangan baru yang kurang terlihat, tetapi tetap signifikan.
Bagi demokrasi, gaya baru kampanye ini adalah eksperimen penting. Ia membuka peluang kampanye yang lebih ramah lingkungan, dialogis, dan substantif. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada literasi digital pemilih, integritas kandidat, dan pengawasan penyelenggara pemilu.
Pada akhirnya, kampanye tanpa baliho bukan sekadar soal medium, melainkan soal pendekatan. Jika mampu mendorong pertukaran gagasan dan partisipasi bermakna, gaya ini dapat memperkaya demokrasi. Jika tidak, ia hanya akan menjadi bentuk baru dari politik pencitraan di ruang yang berbeda.***
