INSIDE POLITIK — Anjloknya harga singkong mendorong Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung untuk kembali menyerukan penghentian impor tapioka yang dinilai merugikan petani lokal. Ketua Fraksi PKB, Fatikhatul Khoiriyah, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang secara aktif menyuarakan nasib petani singkong dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR RI di Jakarta.
“Kami mengapresiasi keberanian Gubernur dalam memperjuangkan harga singkong yang adil. Fraksi PKB secara konsisten mendorong penghentian impor tapioka serta penetapan kebijakan yang pro terhadap petani,” ujar Fatikhatul, Rabu malam (25/6/2025).
Fatikhatul, yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi II DPRD Lampung, menilai kebijakan penghentian impor sangat krusial untuk menjaga keseimbangan industri dalam negeri. Ia menyebut, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri menjadi kunci dalam membangun ekosistem pertanian singkong yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar soal ekonomi lokal, tapi soal kemandirian pangan nasional. Saatnya negara hadir untuk petani,” tambahnya.
Langkah konkret juga dilakukan Gubernur Lampung yang hadir bersama tujuh kepala daerah sentra produksi singkong dalam RDPU dengan Baleg DPR RI. Dalam forum tersebut, Gubernur menyoroti adanya kesenjangan antara data impor dan kondisi lapangan, serta menyerukan pemberlakuan Larangan Terbatas (Lartas) atas impor tepung tapioka.
“Kenapa harus impor? Katanya defisit satu juta ton, tapi di lapangan ada selisih 1,5–2 juta ton yang tidak tercatat di SIINas,” kata Gubernur, mempertanyakan validitas data yang dijadikan dasar kebijakan impor.
Selain itu, Gubernur juga meminta pemerintah pusat untuk segera mempertimbangkan pengenaan pajak atas impor tapioka guna menciptakan iklim persaingan yang adil bagi petani dan industri nasional.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyambut positif inisiatif Gubernur dan rombongan kepala daerah dari Lampung. Ia menyebut kehadiran mereka sebagai sinyal kuat bahwa singkong patut diposisikan sebagai komoditas strategis nasional.
“Inilah bentuk nyata perjuangan daerah yang ingin melihat petaninya berdiri di atas kakinya sendiri,” ujar Bob Hasan.
Dengan terus meningkatnya tekanan dari daerah, kini bola ada di tangan pemerintah pusat: akankah impor tapioka disetop demi menyelamatkan jutaan petani singkong di Indonesia?***
