INSIDE POLITIK– Warga Jalan Kenanga II, Pringsewu Utara, kembali menyuarakan keluhan terkait pembangunan gapura pintu masuk jalan yang sudah diusulkan sejak tiga tahun lalu. Keluhan ini disampaikan saat reses anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi PAN, Asa Attorida El Hakim, Senin (15/12/2025).
Dalam reses tersebut, Asa Attorida El Hakim menegaskan bahwa usulan warga terkait pembangunan gapura masuk Jalan Kenanga II sudah beberapa kali disampaikan. “Jadi ini permintaan yang ke sekian kalinya agar gapura masuk Jalan Kenanga II bisa dibangun,” ujarnya. Reses ini juga dihadiri pegawai dari Dinas PUPR untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung.
Ketua Karangtaruna Pringsewu Utara, Joko Miharto, membenarkan bahwa pembangunan gapura memang sudah lama menjadi aspirasi warga. Selain itu, warga lain, Ema, menyampaikan keinginannya agar masyarakat kurang mampu dapat menjadi peserta BPJS gratis, karena banyak yang menunggak iuran sehingga sulit mengakses layanan kesehatan. Ema juga mempertanyakan penggunaan kartu KIS yang hanya berlaku untuk pemiliknya, tidak bisa digunakan seluruh anggota keluarga dalam satu KK.
Selain masalah gapura dan kesehatan, warga juga menyoroti kondisi jalan menuju pasar induk di pos satpam. Jalan yang rusak dinilai menjadi salah satu penyebab sepinya pengunjung, sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi lokal. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan infrastruktur agar akses lebih nyaman dan meningkatkan kunjungan ke pasar.
Menanggapi keluhan tersebut, Asa Attorida El Hakim menjelaskan bahwa reses merupakan forum tahunan untuk menampung aspirasi masyarakat agar bisa diajukan dalam perencanaan pembangunan. “Semua aspirasi masyarakat akan dicatat dan diajukan secara resmi agar bisa dipertimbangkan dalam pembangunan mendatang,” jelasnya.
Perwakilan Dinas Sosial, Dedi Rahmadi, menambahkan bahwa bantuan sosial memang sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi pemerintah memiliki keterbatasan anggaran. “Sebenarnya banyak kriteria untuk mendapatkan bansos, garis besarnya adalah masyarakat miskin. Jadi kalau ingin mendapat bantuan, harus memenuhi kriteria yang ada,” katanya. Sementara itu, Riki dari PUPR menekankan bahwa pembangunan fisik harus melalui usulan resmi seperti reses atau Musrenbang agar bisa dikaji dan dipertimbangkan.
Reses ini juga dihadiri kepala lingkungan II, H. Sutopo, Ketua LPM Pringsewu Utara, Sony Arifin, Ketua Karangtaruna Joko Miharto, serta ratusan warga setempat, menandai pentingnya forum ini sebagai sarana aspirasi masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.***
