INSIDE POLITIK– Insiden tragis terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis malam, ketika sebuah kendaraan taktis (rantis) Brimob menggilas seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan hingga tewas. Kejadian ini memicu sorotan tajam terhadap kinerja satuan keamanan negara, sekaligus menimbulkan pertanyaan besar tentang keselamatan warga yang menjadi konstituen dan pembayar pajak.
Menurut saksi mata, sebelum menabrak Affan, rantis sempat berhenti sejenak. Namun, kepanikan pengemudi kendaraan akibat kedatangan puluhan masa dari arah belakang membuatnya mengambil tindakan yang tak terukur. Korban, yang sehari-hari mengandalkan ojek online untuk mencari nafkah, justru menjadi sasaran kendaraan negara yang seharusnya menjamin keselamatan publik. Peristiwa ini menimbulkan rasa marah dan ketidakpercayaan di masyarakat terhadap aparat keamanan.
Kejadian ini memperlihatkan paradoks negara yang mengklaim hadir untuk melindungi rakyat. Kendaraan taktis Brimob yang digunakan bernilai miliaran rupiah, hasil dari anggaran negara yang sebagian bersumber dari pajak rakyat, kini justru merenggut nyawa warga yang taat membayar pajak. Produksi kendaraan ini dikerjakan oleh perusahaan industri pertahanan dalam negeri, PT Pindad, yang berarti sebagian besar biaya pembangunan keamanan berasal dari kontribusi rakyat.
Krisis ini juga terjadi di tengah gejolak ekonomi yang meluas. Banyak perusahaan industri yang melakukan efisiensi dengan mengurangi karyawan melalui PHK, sementara kasus korupsi terus merongrong kepercayaan publik. Masyarakat yang menghadapi kesulitan hidup sehari-hari kini harus menyaksikan insiden di mana aparat keamanan kehilangan kendali dan menabrak rakyat sendiri.
Kontroversi makin memuncak ketika publik mengetahui bahwa DPR akan menerima kenaikan gaji, sementara rakyat dihadapkan pada kesulitan ekonomi yang kian berat. Alasan rasionalitas pengeluaran DPR, termasuk pembayaran sewa kontrakan hingga 3 juta rupiah per hari, menjadi bahan kritik tajam di masyarakat. Bagi banyak warga, insiden Pejompongan menjadi simbol kegagalan negara dalam menyeimbangkan keamanan, keadilan sosial, dan pelayanan publik.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendalam: apakah negara sedang kacau? Jika satuan keamanan negara gagal mengendalikan situasi tanpa menimbulkan korban warga sipil, sementara legislator menikmati fasilitas dan gaji tinggi tanpa merasakan penderitaan rakyat, muncul kesan adanya ketimpangan yang parah. Apakah para anggota dewan menyadari atau bahkan merasakan penderitaan yang dihadapi masyarakat sehari-hari?
Insiden ini menjadi sorotan media dan publik di seluruh Indonesia. Banyak yang menuntut adanya investigasi mendalam terkait penyebab kecelakaan, tindakan pengemudi rantis, serta mekanisme pertanggungjawaban aparat negara. Sementara itu, masyarakat meminta pemerintah dan DPR untuk segera mengevaluasi prosedur operasional satuan keamanan dan memperkuat regulasi agar insiden serupa tidak terulang.
Peristiwa tragis ini menegaskan bahwa keamanan negara tidak hanya soal persenjataan atau kendaraan canggih, tetapi juga soal kesiapan aparat dalam menghadapi situasi nyata di lapangan dengan penilaian yang bijaksana dan humanis. Tanpa perhatian serius terhadap keselamatan warga dan akuntabilitas aparat, kepercayaan publik terhadap negara akan terus menurun, dan ketegangan sosial berpotensi meningkat.***
