InsidePolitik–Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) siap kepung gedung DPR sebagai bentuk aksi dari sikap DPR dalam RUU Pilkada.
Saat ini BEM SI terus melakukan konsolidasi, seperti yang disampaikan Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria Noval Putra Ansar dalam acara “Konsolidasi Netizen X Indonesia Darurat Demokrasi” di Space X atau Twitter yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Rabu malam (21/8).
Noval mengatakan, meskipun terkait isu persyaratan pencalonan kepala daerah sebagai isu politik, akan tetapi isu konsepsi bernegara harus diperjuangkan.
“Walau memang bicara tentang isu ini tidak lebih agitatif atau tidak lebih besar simpatinya dibanding isu kenaikan BBM, kenaikan pangan, karena langsung dirasakan oleh masyarakat sipil atau menengah ke Bawah,” kata Noval.
“Tapi yang jelas, walaupun perut kita kenyang, tapi konsepsi bernegara kita hancur, bahkan dihancurkan oleh orang nomor satu di Indonesia, rasa-rasanya negeri ini tidak lagi ada harganya,” sambungnya.
Noval menyebut bahwa meskipun politik berbicara tentang lobi dan negosiasi, akan tetapi secara etika politik rezim Jokowi saat ini nol.
Karena Jokowi berupaya meloloskan putra bungsuya, Kaesang Pangarep untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024 melalui RUU Pilkada dengan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60 dan 70.
“Rasa-rasanya tidak ada kata lain selain kata lawan,” kata Noval.
Noval mengaku akan menyerukan dalam beberapa hari ke depan simpul-simpul konsolidasi setiap wilayah, setiap daerah, setiap kampus, setiap elemen-elemen yang lain untuk bergerak dan mengepung DPR, karena tidak bertanggung jawab pada aspirasi rakyat
