INSIDE POLITIK— Gagasan memperluas akses pendidikan tinggi Universitas Lampung (Unila) ke berbagai daerah kembali mengemuka setelah bakal calon Rektor Unila, Dr. Budiono, bertemu dengan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut menjadi perhatian karena Budiono sebelumnya dikenal menjalin kolaborasi dengan sejumlah pemerintah daerah di Lampung. Pengalaman itu dinilai dapat membuka ruang komunikasi untuk membangun kemitraan antara perguruan tinggi dan pemerintah kabupaten/kota.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unila, Dedy Hermawan, sebelumnya menyampaikan bahwa Budiono memiliki hubungan kerja yang baik dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Dedy, komunikasi tersebut menjadi salah satu jalur untuk memperkuat kemitraan kampus dalam menjangkau persoalan pendidikan dan pembangunan di daerah.
“Semenjak kita sebagai PNS, beberapa kali melakukan kolaborasi kegiatan-kegiatan di internal Unila maupun di eksternal Unila. Beliau juga aktif bermitra dengan beberapa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota di Lampung. Kita terlibat beberapa kali untuk penguatan demokrasi di Lampung,” tutur Dedy.
Pengalaman Way Kanan Jadi Contoh
Salah satu pengalaman yang disampaikan Budiono adalah pengembangan kampus B Unila di Kabupaten Way Kanan. Ia menjelaskan, komunikasi intensif dengan pemerintah daerah menjadi bagian dari proses yang mendorong hadirnya fasilitas pendidikan tinggi di wilayah tersebut.
Menurut Budiono, pembangunan daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga investasi jangka panjang melalui pendidikan.
“Saat itu saya berkomunikasi intens dengan bupati, bahwa kalau hanya pembangunan fisik itu mudah rusak, tapi investasi yang besar harus dibangun juga untuk kepentingan jangka panjang dan pendidikan itu adalah investasi besar di daerah. Dari situ bupati langsung menghibahkan rumah sakit dan peralatannya untuk menjadi kampus B Unila di Way Kanan,” kata Budiono pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Budiono menilai, kehadiran fasilitas pendidikan tinggi di daerah dapat membantu memperluas kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan tanpa harus meninggalkan kampung halaman.
Ia juga mendorong pemanfaatan beasiswa bagi warga desa agar semakin banyak generasi muda yang dapat melanjutkan pendidikan dan kembali berkontribusi dalam pembangunan daerah asalnya.
“Kita berpikir kalau ada kampus di tiap daerah dan dana desa itu dimanfaatkan juga untuk beasiswa maka nantinya lulusan-lulusan dari desa itu bisa langsung diajak membangun desanya dan karena berkuliah di daerahnya sendiri, maka perekonomian daerahnya juga ikut maju karena mereka tidak keluar daerah,” ujarnya.
Lampung Barat Berpeluang Memperluas Akses Pendidikan
Pengalaman di Way Kanan memunculkan kemungkinan pengembangan kerja sama serupa di Lampung Barat. Pertemuan Budiono dengan Parosil Mabsus menjadi salah satu ruang komunikasi yang berpotensi membahas penguatan pendidikan tinggi di daerah tersebut.
Meski demikian, peluang pembukaan kampus B Unila di Lampung Barat masih sebatas gagasan. Belum ada informasi mengenai keputusan resmi, kajian kelayakan, maupun rencana pembangunan kampus baru di wilayah tersebut.
Jika gagasan itu nantinya dikaji dan direalisasikan, pengembangan fasilitas pendidikan tinggi di daerah dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperluas akses kuliah, memperkuat sumber daya manusia, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal.
Parosil Mabsus sendiri menyampaikan penilaiannya terhadap Budiono berdasarkan pengalaman kolaborasi profesional selama bertahun-tahun.
Menurut Parosil, Budiono telah berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama lebih dari tujuh tahun sebagai salah satu asesor dalam proses penentuan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
“Budiono merupakan salah satu asesor yang telah berkolaborasi dengan Pemkab Lampung Barat lebih dari tujuh tahun untuk menentukan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,” kata Parosil.
Ia juga menyebut Budiono sebagai sosok yang berintegritas, amanah, dan bertanggung jawab.
Pertemuan Budiono dan Parosil membuka ruang pembicaraan mengenai hubungan perguruan tinggi dengan pemerintah daerah. Ke depan, realisasi gagasan perluasan akses pendidikan di Lampung Barat akan bergantung pada kajian kebutuhan, kesiapan kelembagaan, dukungan pemerintah daerah, serta kebijakan resmi Universitas Lampung.***
