InsidePolitik–Pemerintah hanya menganggarkan proyek IKN di RAPBN 2025 sebesar Rp143, 2 miliar.
Padahal, dalam APBN 2024 sebelumnya, anggaran proyek IKN bahkan mencapai Rp 42,5 triliun.
“Anggaran menurun karena alokasi dananya harus berbagi. Tetapi, IKN tetap prioritas Prabowo-Gibran,” kata Direktur juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi.
Ia mengatakan, visi dari Prabowo-Gibran adalah melanjutkan dan menyempurnakan. Sehingga, program yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin akan tetap berlanjut.
Mengenai IKN, kata dia, anggaran yang tertera di RAPBN 2025 merupakan usulan yang masih dapat berubah dikemudian hari.
“Jadi masih belum final, kan nanti akan dirapatkan dengan DPR. Nah, di rapat bisa berubah lagi sesuai persetujuannya DPR bagaimana,” ujar Viva.
Pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Viva, tidak akan mengabaikan janji kampanye saat pemilihan presiden lalu, terutama untuk merealisasikan program yang diprediksi menguras anggaran seperti makan bergizi gratis dan keberlanjutan pembangunan IKN.
“Semua dilanjutkan, hanya saja alokasinya saat ini masih disinkronisasi agar semua program bisa berjalan,” ucap Viva.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan anggaran untuk IKN tahun depan tampak minim lantaran pemerintah baru menyiapkan patokannya saja.
“Semua di-baseline-kan untuk memberikan otoritas kepada Presiden terpilih guna menentukan sesuai dengan prioritas,” ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta.
Artinya, ia melanjutkan, masih ada peluang anggaran IKN bertambah lebih besar. Pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto-lah yang bakal menentukan besaran dan pengalokasian dana tersebut.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengatakan anggaran untuk IKN senilai Rp 143,1 miliar tahun depan tersebar di sejumlah Kementerian dan Lembaga.
“Ada yang di-carry over dari Kementerian dan Lembaga yang sebelumnya, seperti menyelesaikan bandar Udara, sanitasi, jalan dan digitalisasi,” kata dia. Dana tersebut belum termasuk anggaran untuk Otoritas IKN.
Merujuk pada dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga Negara Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk IKN memang tersebar di beberapa Kementerian dan Lembaga dalam bentuk program berbeda.
Sayangnya, dokumen tersebut tak merinci alokasi anggaran untuk tiap program.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan turun drastisnya anggaran IKN menandakan bahwa Prabowo memang seakan tidak menjadikan pembangunan proyek IKN sebagai program prioritas dalam pemerintahannya nanti.
Prabowo, kata dia, ingin dilihat publik sebagai pemimpin yang memiliki legitimasi politik, yaitu dengan merealisasikan program makan bergizi gratis yang merupakan program orisinil Prabowo saat kampanye lalu. “Kalau selalu disebut melanjutkan pemerintahan sebelumnya, pastinya Prabowo akan dinilai sebagai pengekor saja,” ujar Adi.
