InsidePolitik–Presiden Presiden terpilih Prabowo Subianto masih membuka peluang parpol lain untuk bergabung dalam koalisi pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 20 Oktober.
“Sekarang aku nunggu mana yang mau gabung lagi?” kata Prabowo dalam pidatonya di penutupan Kongres III NasDem.
Ia pun mengaku tak masalah apabila dianggap membangun koalisi sangat gemuk di pemerintahan bersama Gibran.
Menurutnya, Indonesia negara sangat besar, sehingga membangunnya pun membutuhkan kekuatan yang besar pula.
“Bangsa kita besar, bangsa Indonesia itu sama dengan Eropa Eropa berapa 28 negara, kita satu negara,” tuturnya sambil mengindikasikan masih membuka pintu bagi partai-partai lain bergabung dalam pemerintahan.
Sejauh ini, memang hanya tinggal PDIP saja lagi sebagai parpol besar yang belum atau bahkan tak ingin bergabung dengan koalisi besar pemerintahan Prabowo mendatang.
Pasca dikecewakan Jokowi, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memang memilih menjadi partai penyeimbang daripada bergabung di pemerintahan.
Pada Mei 2024, politikus PDIP Aria Bima mengungkap sejumlah alasan partainya hingga saat ini belum mengumumkan sikap untuk berada di dalam atau luar pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Bima mengatakan PDIP tak akan menjadi oposisi. Namun, PDIP akan menjadi kekuatan penyeimbang atau check and balances di parlemen atau legislatif.
“Kenapa juga PDI Perjuangan sekarang tidak memutuskan sebagai partai oposisi, tapi partai penyeimbang dan penguatan di fungsi checks and balances di legislatif”.
