InsidePolitik–Pemkab Lamsel pastikan akan memfasilitasi pemekaran DOB Bandar Negara. Hal ini disampaikan Pj. Sekretaris Daerah, Intji Indriati.
Intji mengatakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan mendukung dan memfasilitasi proses pemekaran wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Bandar Negara agar bisa berjalan dengan baik.
“Pemekaran wilayah ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Intji pun menyatakan usulan pemekaran daerah yang sudah disetujui dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemekaran Daerah di Kabupaten Lampung Selatan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang telah lama disuarakan.
Adapun, wilayah kabupaten baru yang diusulkan akan mencakup Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Sari, Tanjung Bintang dan Merbau Mataram, dengan ibu kota direncanakan di Kota Baru, Kecamatan Jati Agung.
“Usulan pemekaran daerah ini telah melalui proses panjang dan melalui berbagai kajian, hingga akhirnya pada 3 Januari 2025 telah disepakati nama kabupaten baru adalah Kabupaten Bandar Negara,” ungkap Intji Indriati.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Lampung Selatan secara resmi menyetujui pembahasan usulan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Bandar Negara, hasil pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Selatan, melalui Rapat Paripurna.
Rapat itu dihadiri oleh 37 orang dari 50 anggota dewan, para pejabat di lingkup Pemkab Lampung Selatan, Tim Percepatan Pemekaran Daerah (TPPD), Tim Daerah Otonomi Baru (DOB) Natar Agung serta para tamu undangan lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli memandang pembentukan kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Lampung Selatan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Oleh karena itu, pembahasan lebih lanjut mengenai pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Selatan akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung Selatan.
“Terkait dengan pemekaran wilayah, DPRD Lampung Selatan memandang perlu untuk menelaah, menggali dan membahas lebih lanjut oleh tim Pansus,” kata Erma Yusneli.
Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai pandangan Fraksi DPRD Lampung Selatan terkait dampak pemekaran terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Selatan dan calon kabupaten baru.
