INSIDE POLITIK _ Keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi kembali menjadi perbincangan publik. Di tengah dominasi koalisi besar pendukung pemerintah, suara penyeimbang di parlemen terlihat semakin terbatas. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa oposisi kerap melemah, bahkan nyaris absen, dalam praktik politik Indonesia?
Oposisi sejatinya merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Dalam sistem pemerintahan modern, oposisi berfungsi mengawasi, mengkritik, dan menawarkan alternatif kebijakan terhadap pemerintah yang berkuasa. Tanpa oposisi yang kuat, proses checks and balances berpotensi timpang.
Secara politik, fenomena melemahnya oposisi tidak terjadi secara tiba-tiba. Pembentukan koalisi gemuk pasca-pemilu menjadi faktor utama. Partai-partai politik cenderung bergabung ke dalam pemerintahan demi akses kekuasaan dan stabilitas politik. Akibatnya, hanya sedikit partai yang memilih berada di luar pemerintahan.
Dalam konteks Indonesia, sistem presidensial multipartai mendorong kompromi politik yang luas. Presiden membutuhkan dukungan parlemen untuk menjalankan agenda pemerintahan. Sebaliknya, partai politik melihat kedekatan dengan kekuasaan sebagai peluang memperkuat posisi elektoral dan sumber daya.
Dari sisi hukum tata negara, istilah oposisi memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, keberadaannya tersirat dalam prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Fungsi oposisi juga terkait erat dengan fungsi pengawasan DPR. Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam praktiknya, fungsi pengawasan ini paling efektif dijalankan oleh fraksi atau partai yang berada di luar pemerintahan.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memberikan landasan bagi DPR untuk mengawasi kebijakan pemerintah melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Instrumen ini sering kali menjadi alat utama oposisi untuk mengkritisi kekuasaan eksekutif.
Namun, ketika mayoritas fraksi berada dalam satu barisan koalisi, penggunaan hak-hak tersebut cenderung melemah. Kritik internal sering disalurkan secara tertutup, bukan melalui mekanisme parlemen yang terbuka. Hal ini membuat peran oposisi kehilangan visibilitas di ruang publik.
Faktor lain yang memengaruhi melemahnya oposisi adalah budaya politik. Politik konsensus yang kuat sering dipandang sebagai stabilitas, sementara sikap oposisi dianggap mengganggu keharmonisan. Dalam iklim seperti ini, kritik keras kerap dicap sebagai tidak konstruktif, meskipun substansinya relevan.
Dari sudut pandang publik, oposisi yang lemah berdampak pada kualitas demokrasi. Masyarakat kehilangan saluran representasi bagi pandangan yang berbeda dari pemerintah. Kritik kebijakan menjadi terbatas, dan wacana alternatif jarang mendapat ruang yang seimbang.
Situasi ini juga berpengaruh pada akuntabilitas kekuasaan. Tanpa oposisi yang kuat dan konsisten, risiko penyalahgunaan wewenang meningkat. Pengawasan lebih banyak bergantung pada masyarakat sipil, media, dan lembaga non-parlemen, yang kapasitasnya juga memiliki keterbatasan.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai oposisi tidak selalu harus dimaknai secara formal sebagai partai di luar pemerintahan. Oposisi dapat hadir dalam bentuk sikap kritis individual anggota parlemen, fraksi, maupun melalui peran aktif masyarakat sipil. Namun, tanpa struktur politik yang jelas, daya tekan oposisi tetap terbatas.
Ke depan, penguatan oposisi memerlukan komitmen politik untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kekuasaan. Partai politik perlu melihat oposisi bukan sebagai posisi kalah, melainkan sebagai peran strategis dalam demokrasi.
Transparansi, konsistensi sikap, dan keberanian menyuarakan kritik berbasis data menjadi kunci. Dengan demikian, oposisi dapat kembali memainkan perannya sebagai penyeimbang kekuasaan, sekaligus penjaga kualitas demokrasi.
Tanpa oposisi yang sehat, demokrasi berisiko berubah menjadi prosedural semata. Pemilu tetap berlangsung, tetapi kontrol terhadap kekuasaan melemah. Inilah sebabnya, pertanyaan mengapa oposisi melemah bukan sekadar isu politik, melainkan persoalan mendasar tentang arah demokrasi Indonesia.***
