InsidePolitik–Jokowi menanggapi isu reshufle kabinet yang bakal menyasar menteri dari PDIP dan NasDem. Menurutnya, reshufle kabinet merupakan hak prerogatifnya.
Jokowi tidak membantah atau membenarkan, ia hanya mengatakan reshuffle bisa saja dilakukan apabila diperlukan.
“Ya kalau diperlukan, kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” kata Jokowi usai meninjau lapangan latihan PSSI di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).
Saat ditanya apakah dalam waktu dekat reshuffle itu diperlukan, Jokowi hanya terkekeh dan kemudian beranjak dari area tempat sesi tanya jawab bersama awak media.
Namun Jokowi berhenti dan kembali menjawab pertanyaan perihal rencana bonus hadiah kepada para atlet nasional yang berhasil mendapatkan medali emas dan perunggu di Olimpiade Paris 2024.
Kembali beredar kencang isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang bakal terjadi dalam waktu dekat.
Setidaknya ada empat posisi yang disebut akan diganti. Pertama, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar yang disebut akan diganti dengan Raja Juli Antoni.
Kedua, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang disebut akan diganti oleh Supratman Andi Agtas.
Ketiga, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif diganti dengan Bahlil Lahadalia.
Menanggapi isu reshufle kabinet yang menyasar PDIP dan NasDem ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevry Sitorus menyatakan partainya sudah cukup berjuang dan mempertahankan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.
Menurut Deddy, selama 10 tahun terakhir pemerintahan telah berjalan dengan baik meski tekanan politik dirasakan sangat kuat sejak 2014.
“Kami merasa sudah cukup berupaya dan berjuang dalam memenangkan dan mempertahankan sehingga 10 tahun ini pemerintahan bisa berjalan dengan baik meskipun tekanan politik sejak 2014 sangat kuat,” kata Deddy.
