InsidePolitik–Politisi PDIP yang juga Anggota Baleg DPR Masinton Pasaribu menyindir DPR dan pemerintah saat pembahasan RUU Pilkada.
“Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan. Namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri Pak Menteri,” kata Masinton dalam interupsinya.
Mulanya pimpinan rapat Ahmad Baidowi alias Awiek akan meminta persetujuan anggota Baleg untuk mengesahkan RUU Pilkada yang dibahas bersama pemerintah.
Namun, Masinton melayangkan interupsi. Masinton menyinggung Mendagri Tito Karnavian dan Menkumham Supratman Andi Agtas yang hadir dalam rapat tersebut.
Di hadapan Tito dan Supratman, Masinton menyebut mereka menjadi pelaku sekaligus saksi atas keburukan demokrasi Indonesia hari ini.
Menurutnya, DPR dan pemerintah telah bersiasat terhadap putusan MK dengan melakukan revisi UU Pilkada secara terburu-buru.
“Kita membuat perubahan UU yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa,” kata Masinton.
Masinton mengatakan bahwa Putusan MK yang menurunkan syarat pencalonan di pilkada merupakan upaya menyelamatkan demokrasi.
“Biarlah forum ini menjadi saksi dari keburukan demokrasi hari ini.
Pada hari ini, DPR sepakat membawa revisi UU Pilkada ke Rapat Paripurna esok hari. Hanya PDIP yang menolak draf RUU itu dibawa ke Paripurna, sedangkan delapan fraksi lainnya sepakat.
Rapat itu digelar menyusul putusan MK yang mengabulkan gugatan soal syarat pencalonan kepala daerah di UU Pilkada.
Pada aturan sebelumnya, partai atau gabungan partai harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah nasional.
Dalam putusannya, MK menetapkan ambang batas menyesuaikan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) masing-masing daerah. Ambang batas berkisar di rentang 6,5 persen hingga 10 persen.
Namun, lewat pembahasan RUU Pilkada, Baleg DPR menetapkan aturan baru itu hanya berlaku bagi parpol non parlemen. Sementara bagi partai parlemen tetap mengikuti syarat yang lama.
Sikap DPR dan pemerintah yang berupaya mengkerdilkan putusan MK ini juga yang dianggap publik sebagai tindakan inkonstitusional dan menggalang gerakan pembangkangan sipil.
Bahkan ramai di media sosial tagar peringatan darurat untuk melawan sikap pemerintah dan DPR tersebut.
