InsidePolitik—Wacana pilkada dipilih DPRD yang digulirkan oleh Prabowo membuat PDIP seolah tak berdaya melawan kekuatan KIM Plus.
PDIP sebagai parpol oposisi di parlemen seorang diri hanya bisa pasrah. Mengakui kalah suara apabila dilakukan pengambilan keputusan di DPR.
“Kalau melihat pertimbangan parlemen, maka tidak ada kekuatan PDI Perjuangan untuk melawan 84 persen versus 16 persen,” ujar Ketua DPP PDIP Dedy Sitorus.
Namun, PDIP merasa yakin, mengubah aturan UU terkait Pilkada lewat DPRD akan mendapatkan penolakan dari rakyat. PDIP tegas menolak dan ingin Pilkada tetap berada di tangan rakyat.
“Tapi kami percaya rakyat akan bergerak ketika kedaulatan mereka freedom of choice dalam Pemilu itu coba direbut dari tangan mereka. Sikap kami kedaulatan rakyat harus bertahan,” kata Dedy.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo ingin adanya perubahan sistem politik di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat anggaran negara.
Prabowo menilai, dengan sistem yang berjalan sekarang anggaran negara terkuras puluhan triliun rupiah.
“Apa sistem ini? Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan,” ujarnya.
Prabowo mencontohkan Malaysia, Singapura, India yang lebih efisien memakai anggaran lantaran hanya memilih anggota DPRD. Sedangkan, DPRD itu nantinya memilih calon kepala daerah.
“Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo.
