InsidePolitik–Banyak mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengeluhkan mahalnya harga tempat nasi atau ompreng yang wajib harus sesuai standar BGN.
Kekacauan yang dialami dapur-dapur mitra mandiri terjadi di berbagai lokasi yang disebabkan oleh BGN.
“Ompreng-ompreng buat makan tadinya ada di pasar sekarang itu kan ditarik enggak ada di pasar, hilang, dan ketentuan untuk ompreng saja itu harus mengandung nikel 8,” ujar sumber tersebut.
Untuk mendapatkan ompreng yang sesuai ketentuan BGN, bukan hal yang mudah karena mitra mandiri harus beli di tiga perusahaan yang sudah ditunjuk BGN.
Masalahnya, harganya melonjak signifikan, dari yang sekitar Rp40 ribuan hingga Rp50.000 di pasaran menjadi Rp70.000.
“Harus beli di tiga PT itu oleh BGN, meski cuma enggak punya ompreng yang sesuai BGN, itu mitra mandiri jadi digagalkan dan banyak mitra mandiri yang juga mengundurkan diri karena enggak punya ompreng yang mengandung nikel 8,” kata sumber itu.
Padahal, ungkapnya, Presiden Prabowo Subianto, melarang PT untuk terlibat dalam penyediaan kebutuhan program MBG, termasuk perlengkapan makan atau peralatan dapur.
“Pak Prabowo inginnya melibatkan yayasan dan koperasi sehingga kalau ada untung sedikit, misalnya Rp1000 bisa dikasih ke yayasan atau koperasi.”
Belum lagi, kata dia, peralatan-peralatan dapur lainnya mulai dari kompor, timbangan, water heater hingga frezzer harus sesuai standar ketat BGN. “Harus nyucinya pakai water heater, air panas. Restoran saja nggak pakai water heater untuk mencuci,” ucapnya.
Hal ini yang menyebabkan dapur-dapur mitra mandiri seperti yang dari kalangan yayasan dan pondok pesantren menjadi tidak siap karena untuk peralatan-peralatan dapurnya dimonopoli oleh BGN. “Jadi, dengan aturan yang ketat inilah, kan ada permainan nih,” ungkapnya menekankan.
Ironisnya, mitra-mitra mandiri yang sebelumnya juga sudah harus menyediakan lahan dan membangun sendiri dapur MBG dengan luas 300 meter persegi, telah menanggung total biaya sekitar Rp4,4 miliar untuk wilayah di luar Jakarta, seperti di Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor.
“Pertanyaannya dari para mitra mandiri, terus kami ini dapat apa? kami ini dapat apa? Yang ada tekor,” kata sumber tersebut menegaskan.
Masalah keterbatasan perlengkapan dapur memang menjadi penyebab utama program MBG di berbagai daerah kacau, sehingga terpaksa batal dilaksanakan atau diundur dari jadwal yang seharusnya. Salah satunya di Sumatera Barat, yakni sejak kick off program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu digelar di 26 provinsi pada Senin lalu.
