InsidePolitik–Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N. Suparman menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih DPRD cenderung akan memperlemah system otonomi daerah.
Selain itu, wacana ini juga dinilai bakal menggerus proses demokratisasi politik lokal.
“Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah langkah mundur dan upaya menggerus demokratisasi lokal. Dan itu, bisa menjadi bancakan elite politik,” ujar Herman.
Herman menjelaskan pilkada yang digelar langsung sejak 2005 telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan otonomi daerah. Perhelatan besar ini menjadi momentum terus melanjutkan semangat otonomi guna mendorong kemajuan daerah lebih tinggi lagi.
“Pemilihan melalui DPRD ini akan menjadi lebih berbahaya, terutama akan memperlemah otonomi daerah karena kita tahu proses kandidasinya itu sangat ditentukan oleh elit politik. Artinya, aspirasi masyarakat terkait dengan kepala daerah ini menjadi terhambat,” tutur dia.
Merujuk pada tonggak sejarahnya, kata Herman, prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan utama penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Salah satu induk kebijakan terkait otonomi daerah atau desentralisasi.
Herman menilai pemilihan elite lokal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari otonomi daerah. Menurut dia, peran pemimpin daerah yang dihasilkan dari proses demokrasi atas mandat otonomi daerah, sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah bersangkutan.
“Pemerintahan daerah ini itu ada dua unsur, yakni unsur DPRD dan kepala daerah. Akan sangat tidak diterima dengan akal kalau salah satu unsurnya itu dipilih oleh rakyat dalam hal ini DPRD, sementara yang lainnya dipilih oleh DPRD,” kata dia.
Herman menjelaskan pilkada sebagai instrumen pemilu lokal untuk memilih kepala daerah menjadi salah satu langkah fundamental dalam kebijakan otonomi daerah. Jika hal tersebut ditiadakan, akan membuat prinsip otonomi daerah mundur dan kehilangan nyawanya.
“Jadi Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati harus tetap dipilih oleh rakyat, karena itu merupakan amanah dari konstitusi. Apa alasannya menolak pemilihan gubernur oleh DPR? Karena ruang partisipasi masyarakat juga akan semakin terbatas. Kami tetap pada posisi bahwa, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, pemilihannya itu tetap dengan pemilihan langsung,” ujar dia.
