InsidePolitik–Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai penegak hukum terlalu lembek sikapi indikasi korupsi Jokowi pasca mantan presiden itu ditetapkan sebagai tokoh terkorup dunia oleh OCCRP.
Ray juga mencermati maraknya tulisan ‘Adili Jokowi’ yang belakangan menghiasi tembok-tembok di berbagai penjuru Jakarta, sebagai reaksi atas lamban dan lembeknya sikap dari penegak hukum.
Ray menyebut khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum apa-apa sudah berkelit dengan alasan belum ada laporan. “Lha…kasus korupsi tidak perlu menunggu laporan. Aneh bukan?” kata Ray.
Lagipula, ia menekankan, beberapa individu dan organ sudah pernah melaporkan anak bekas Presiden Jokowi ke KPK. Jadi, menurut Ray, sikap KPK itu makin menumbuhkan pesimisme publik bahwa KPK dapat berdiri mandiri dan independen.
“Biasanya, kala saluran-saluran formal tidak memberi respons memadai, maka isu akan berhamburan di luaran,” tutur aktivis 98 ini.
Salah satunya, Rey menerangkan, berbagai tulisan-tulisan di dinding itu tentu saja ada kaitannya dengan rilis Organized Crime dan Corruption Reporting Project (OCCRP) baru-baru ini. Rilis yang menominasikan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu tokoh terkorup itu menguatkan apa yang memang menjadi perhatian sebagian masyarakat Indonesia.
Ray sendiri mengaku tidak memiliki informasi apapun siapa kiranya yang menggerakan tulisan-tulisan tersebut.
Adapun soal apa saja kesalahan-kesalahan Jokowi, Ray menegaskan, tentunya secara hukum hanya penyidik yang bisa memastikan hal itu. “Tapi secara politik kita bisa menyebut banyak hal,” sambung Ray.
Ia membeberkan antara lain kemerosotan perlindungan HAM, merosotnya indeks kebebasan berpendapat, turunnya indeks pemberantasan korupsi, perusakan lingkungan hidup, pemberian status PSN ke PIK 2.
“Ini adalah sebagiannya. Dan salah satu yang paling fenomenal adalah dinasti politik yang dilakukannya,” tambah Rey menegaskan.
