InsidePolitik–Mendagri Tito Karnavian bersama Wamendagri, Bima Arya Sugiarto membentuk Desk Monitoring Pilkada 2024.
“Untuk jangka pendek, saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November ini,” kata Tito.
Tito menuturkan pembentukan desk itu bertujuan agar pesta demokrasi itu dapat terselenggara dengan baik.
Hal itu memerlukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) hingga TNI/Polri.
“Ke depan baru kita berpikir tentang sistemnya termasuk keormasan, toleransi, karena salah satu tugas Polpum (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) adalah menjaga, mengembangkan nilai-nilai kebinekaan, Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar dia.
Bima juga akan menangani electronic government atau e-government (e-govt) yang memerlukan infrastruktur IT. Tito juga sudah menyampaikan besaran anggaran untuk program tersebut, sehingga Bima dapat langsung mengeksekusinya.
Meski begitu, Bima perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.
Tito meminta Bima mengoordinasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) terkait dengan demokrasi, pemilu, dan pilkada.
Presiden Prabowo Subianto melantik Bima Arya dan Ribka Haluk sebagai Wamendagri di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Bima menggantikan Wamendagri sebelumnya, John Wempi Wetipo, yang mundur karena maju sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024.
Bima menegaskan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.
“Kami menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) untuk melakukan monitoring terkait dengan desk pilkada karena beliau ingin agar kita semua melakukan pengawasan dan antisipasi potensi-potensi (konflik) yang ada,” kata Bima
