Pesawaran Inside–Menkopolkam Budi Gunawan membentuk desk pilkada sebagai salah satu dari tujuh prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa kerjanya karena pemerintah berupaya memastikan pilkada berjalan aman, lancar, jujur, dan adil.
Di desk pilkada ini, Budi Gunawan menunjuk Mendagrimenyebutkan kerja Mendagri memimpin Desk Pilkada bakal didukung oleh 17 kementerian atau lembaga yang di antaranya mencakup TNI, termasuk Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI; Polri; dan BIN.
“TNI, Polri, dan BIN semuanya mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam proses pilkada serentak yang akan datang,” kata Budi Gunawan.
Desk Pilkada juga dibuat untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, yang ditunjukkan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). “Pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI untuk tahun 2025 pada angka 81,69 sampai dengan 85,23,” tutur Budi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadwalkan pemungutan suara untuk Pilkada 2024 berlangsung serentak di 545 daerah pada 27 November 2024. Daerah-daerah itu mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
BAIS TNI dalam Indeks Kerawanan Pilkada 2024 menunjukkan sebanyak 21 provinsi diyakini rawan, dengan rincian 15 provinsi mempunyai tingkat kerawanan tinggi dan enam provinsi lainnya dengan tingkat kerawanan sedang.
Ke-15 provinsi yang tingkat kerawanannya tinggi adalah Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Di provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi, jenis kerawanannya mencakup konflik di antara pasangan calon, bentrok antarpendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis, hingga konflik bersenjata yang terjadi di Papua.
Adapun enam provinsi dengan tingkat kerawanan sedang adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Di provinsi-provinsi yang tingkat kerawanannya sedang, ancaman konflik mencakup konflik yang dipicu rivalitas antarpasangan calon, terutama yang petahana dan nonpetahana, kemudian politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
Kemenkopolkam memimpin rapat koordinasi tingkat menteri pembentukan tujuh desk untuk stabilitas politik serta keamanan. Menkopolkam Budi Gunawan mengatakan tujuh desk itu bakal dipimpin oleh masing-masing kementerian serta lembaga yang berada di bawah kementeriannya.
“Untuk menindaklanjuti arahan Pak Presiden terkait dengan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto,” kata Budi usai rapat koordinasi di Kantor Kemenkopolkam, Senin.
Eks Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN ini mengungkapkan ketujuh desk ini sudah mulai efektif bekerja. Menurut dia, pembentukan tujuh desk ini untuk memperkuat institusi serta memberikan stabilitas di bidang politik maupun keamanan.
“Sehingga ekonomi kita tumbuh, PDB meningkat, dan ujungnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Berikut tujuh desk baru yang dibentuk oleh Kemenkopolkam bersama kementerian dan lembaga di bawahnya:
- Desk Pilkada dengan leading sector Menteri Dalam Negeri.
- Desk Pencegahan Penyelundupan dengan leading sector Kemenkopolkam.
- Desk Pemberantasan Narkoba dengan leading sector Kapolri.
- Desk Penanganan Judi Online dengan leading sector Kapolri.
- Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dengan leading sector Jaksa Agung.
- Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dengan leading sector Jaksa Agung.
- Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dengan leading sector Menteri Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Budi mengatakan, beberapa desk sudah bergerak untuk melakukan tugas-tugasnya, seperti Desk Pilkada, Desk Penanganan Judi Online, dan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Karena itu, dia mengapresiasi langkah cepat kementerian dan lembaga terkait.
“Sementara untuk desk-desk lainnya tidak lama lagi akan segera memberikan laporan capaiannya,” kata Budi.
