InsidePolitik–Presiden Prabowo mendapat sentimen negatif soal wacana pilkada dipilih DPRD. Hal ini terungkap berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI).
Pendiri LSI, Denny JA menggelar riset jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali mengungkapkan berdasarkan hasil riset, performa Prabowo di forum internasional hingga peringatannya kepada koruptor mendapatkan sentimen positif dari publik. Namun Prabowo juga mendapatkan sentimen negatif.
“Sentimen publik amat positif. Namun ada satu sentimen negatif yakni terkait sistem Pilkada,” kata Denny JA.
LSI Denny JA pun menganalisis opini publik dengan menggunakan pendekatan berbasis teknologi. Riset ini membatasi delapan isu di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, tenaga kerja, sosial, dan politik.
LSI Denny JA menemukan tujuh program yang didukung sentimen positif. Sementara satu program mendapat sentimen negatif dari publik.
Isu yang mendapat sentimen negatif itu adalah Pilkada melalui DPRD untuk efisiensi biaya dengan frekuensi percakapan 1.629 hanya meraih sentimen positif 23,7 persen.
“Sentimen publik dominan negatif, yakni 76,3 persen. Program ini mendapat kritik tajam dari publik yang khawatir akan melemahkan demokrasi dan meningkatkan risiko korupsi,” kata Denny JA.
Denny JA menyarankan, Pemerintahan Prabowo fokus pada pelaksanaan program yang telah mendapat dukungan positif. Selain itu, meningkatkan transparansi, pastikan semua program memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk menghindari penyimpangan.
“Prabowo sebaiknya menghindari isu Pilkada dipilih DPRD. Politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia yang parlementer,” kata Denny JA.
Selain itu menurut Denny, pada tahun 2014, upaya Pilkada dipilih DPRD pernah dicoba, tapi akhirnya dibatalkan Presiden SBY. Survei opini publik saat itu menunjukkan lebih dari 80 persen rakyat menolak haknya memilih langsung pemimpin dicabut.
Denny mewanti-wanti, potensi merosotnya dukungan publik kepada Prabowo akibat isu Pilkada oleh DPRD adalah harga yang terlalu mahal.
“Rakyat banyak akan mudah sekali membalikkan dukungannya. Prabowo, untuk aneka program besarnya, apalagi di tahun pertama, perlu dukungan publik,” kata Denny JA.
“Prabowo potensial dikenang sekelas dengan pemimpin legenda Asia, seperti Mahathir, Deng Xiaoping, dan Lee Kuan Yew, jika ia tidak membuat kebijakan yang dianggap berlawanan dengan semangat reformasi,” tambahnya.
Sementara itu, Denny JA mencatat ada tujuh program yang mendapatkan sentimen positif ke Prabowo.
Pertama, program perbaikan kesehatan ibu hamil dan menyusui melalui bantuan gizi, dengan frekuensi percakapan 2.505 meraih sentimen positif sebesar 53,7 persen dan negatif 46,3 persen.
Program ini diapresiasi karena menyasar kelompok rentan, yaitu ibu hamil dan anak. Namun, kritik muncul terkait realisasi di lapangan, terutama di daerah terpencil.
Kedua, program target swasembada pangan dengan mencetak sawah 4 juta hektare dalam 3-4 tahun. Dengan frekuensi percakapan 7.922, meraih sentimen positif 70,0 persen dan negatif 30,0 persen.
Publik optimistis dengan potensi program ini untuk meningkatkan ketahanan pangan. Meski, skeptisisme tetap ada terkait efisiensi anggaran dan target yang ambisius.
Ketiga, program alokasi anggaran besar untuk kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah dengan frekuensi percakapan 17.925. Memiliki sentimen positif: 71,6 persen dan negatif 28,4 persen. Dukungan kuat muncul dari masyarakat, khususnya terkait kesejahteraan guru. Tantangan utamanya adalah memastikan keadilan distribusi anggaran.
Keempat, program target pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui tujuh sektor utama, termasuk transisi energi hijau. Dengan frekuensi percakapan 8.002, isu ini meraih sentimen positif 58,0 persen dan negatif 42,0 persen.
Transisi energi hijau menjadi sorotan positif. Namun, sebagian masyarakat skeptis terhadap realisasi target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Kelima, program penurunan prevalensi stunting dengan program makan bergizi gratis berbasis pangan lokal dengan frekuensi percakapan 2.264. Meraih sentimen positif 52,7 persen dan negatif 47,3 persen.
Publik menyambut baik fokus Pemerintah pada masalah stunting. Tantangan utamanya distribusi program yang merata hingga daerah terpencil.
Keenam, penyediaan 3 juta rumah, termasuk 2 juta rumah di desa melalui UMKM lokal dengan frekuensi percakapan 4.190 meraih sentimen positif 53,7 persen dan negatif 46,3 persen. Program ini dianggap sebagai langkah maju untuk mengatasi perumahan bagi masyarakat miskin. Kritikannya hanya terkait pendanaan dan waktu realisasi.
Ketujuh, kenaikan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5 persen pada 2025 dengan frekuensi percakapan 5.248. Meraih sentimen positif: 52,6 persen dan negatif 47,4 persen. Pekerja menyambut kenaikan UMN ini dengan baik. Sementara pengusaha khawatir dampaknya pada daya saing.
