InsidePolitik–Gugatan terhadap kepengurusan DPP PDIP ke PTUN kental dengan aroma politis.
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevry Sitorus menganggap Surat Keputusan (SK) perpanjangan kepengurusan PDIP sebagai langkah politik yang keterlaluan.
“Kami menganggapnya sebagai sebuah langkah politik yang keterlaluan, ini bukan upaya hukum murni,” kata Deddy.
Deddy mengatakan para penggugat tidak punya kerugian apapun, baik moril maupun materil atas gugatannya tersebut. Ia melihat gugatan ini lebih sebagai upaya “penyerangan” terhadap PDIP.
“Yang aneh, beberapa pengacara penggugatnya, menurut informasi terlihat berafiliasi dengan satu partai tertentu. Jadi menurut saya, aroma politiknya sangat terasa,” kata dia.
Deddy menganggap logika para penggugat ini punya konsekuensi hukum yang sangat besar.
Pasalnya, pada tahun 2019 lalu PDIP turut mempercepat Kongres dan menyesuaikan mekanisme penyusunan pengurus di daerah untuk menyesuaikan dengan agenda politik nasional pada saat itu.
Jika memakai logika penggugat, lanjut Deddy, maka SK DPP PDI Perjuangan yang dikeluarkan pasca percepatan kongres menjadi tidak sah, termasuk keputusan menyangkut pemilihan kepala daerah.
“Contoh, Gibran Rakabuming itu jadi Walikota Solo dengan menggunakan SK DPP PDI Perjuangan yang dipercepat Kongresnya. Kalau keputusan DPP saat itu cacat hukum, jadi Gibran adalah produk cacat hukum. Artinya dia harus dianulir sebagai cawapres terpilih di 2024,” kata dia.
Ia mengatakan Gibran harus memenuhi syarat pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah ketika ingin menjadi cawapres. Karenanya, ia menilai jika keputusan PDIP pasca percepatan kongres tak sah, maka Gibran pun tak sah.
“Demikian pula dengan seluruh produk hukum pilkada 2020 di seluruh Indonesia,” kata Deddy.
Sebelumnya SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang dikeluarkan Kemenkumham periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PTUN Jakarta. Gugatan itu disampaikan oleh empat orang yakni Pepen Noor, Ungut, Ahmad dan Endang Indra Saputra. Mereka mengaku sebagai kader PDIP.
