InsidePolitik–Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dianggap banyak masalah, oleh karena itu banyak pihak yang mendoro UU Kejaksaan itu wajib direvisi.
Masalah itu mulai dari imunitas bagi jaksa yang terjerat perkara pidana hingga kewenangan yang dianggap berlebihan.
Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang secara khusus menyoroti Pasal 8 Ayat 5 UU Kejaksaan.
Di matanya keberadaan pasal soal hak imunitas jaksa ini bisa menimbulkan konflik kepentingan.
Adapun bunyi pasal tersebut: Dalam hal melaksanakan tugas, jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.
“Beberapa pihak khawatir bahwa ketentuan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, karena Jaksa Agung yang memberikan izin juga memiliki kekuasaan yang besar dalam kejaksaan. Hal ini bisa mengarah pada penyalahgunaan wewenang,” kata Saut.
Saut juga menerangkan ada beberapa pihak berpendapat, ketentuan ini kurang transparan. Yang mana akhirnya tidak memberikan mekanisme pengawasan yang cukup, untuk memastikan hak imunitas jaksa tidak disalahgunakan.
“Sehingga menimbulkan potensi soal ketidakpastian hukum. Ada ketidakpastian dalam penegakan hukum yang dihasilkan oleh pasal ini, yang bisa menghambat proses penegakan hukum yang efektif,” ucap Saut.
Dengan begitu, Saut menegaskan pasal ini perlu diatur lebih rinci dan transaparan untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang.
“Kekhawatiran utama yang diajukan oleh beberapa kalangan mengenai Pasal 8 Ayat 5 dari UU No. 11 Tahun 2021 adalah bahwa ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan beberapa masalah,” ujar dia.
Sama halnya dengan pendapat pengamat hukum Ade Adriansyah Utama pernah mendorong agar Pasal 30 Ayat 1 UU Kejaksaan memberi wewenang jaksa untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, hingga pemberian jasa hukum. Kewenangan ini dinilai terlalu berlebihan sehingga menjadikan Korps Adhyaksa begitu powefull.
Menurutnya, kewenangan penyidikan kejaksaan dalam tindak pidana tertentu seharusnya ada pembatasan yang jelas. Sebab, sambungnya, bukan tidak mungkin wewenang jaksa sebagai penyidik akan membuat jaksa dapat sewenang-wenang dalam proses penyidikan.
“Bayangkan, dalam proses prapenuntutan atas penyidikan yang dilakukan jaksa dilakukan sekaligus sehingga tidak ada kontrol dari lembaga lain,” terangnya.
