INSIDE POLITIK– Parlemen Indonesia tengah memasuki babak baru yang penuh dinamika. Di bawah kepemimpinan Puan Maharani, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak lagi sekadar menjalankan fungsi pengesahan kebijakan pemerintah. DPR kini ditempatkan sebagai garda terdepan rakyat dalam mengawal jalannya pembangunan nasional, selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang mengusung filosofi sumitronomic.
Filosofi sumitronomic menekankan tiga hal utama: kemandirian bangsa, distribusi kesejahteraan yang berkeadilan, serta peran negara yang kuat dalam menjaga arah pembangunan. Paradigma ini bukan hanya jargon politik, melainkan kerangka kerja ekonomi politik yang menuntut sinkronisasi erat antara eksekutif dan legislatif. Dan di titik inilah, peran Puan Maharani menjadi begitu vital.
Dengan pengalaman panjang di dunia politik, Puan tampil sebagai komandan reformasi legislatif. Ia menggeser wajah DPR yang selama ini dipandang pasif menjadi lembaga yang aktif, progresif, dan kritis. Ridwan, Ketua Umum Gema Puan sekaligus mantan aktivis 98, menilai posisi Puan sangat strategis. “Proses APBN adalah nadi politik ekonomi bangsa. Tanpa DPR yang solid, visi sumitronomic hanya akan jadi slogan. Puan memastikan bahwa anggaran negara benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan elite semata,” tegasnya.
Ridwan juga menyoroti siklus pembahasan RAPBN yang menjadi ruang politik strategis bagi rakyat:
Agustus 2025: Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026.
September–Oktober 2025: DPR bersama pemerintah melakukan pembahasan intensif.
Oktober 2025: RAPBN disahkan menjadi UU APBN 2026.
1 Januari 2026: APBN resmi berlaku.
Menurut Ridwan, pola lama yang menempatkan DPR hanya sebagai “stempel” eksekutif kini dipatahkan. “Puan membawa perubahan, menghadirkan transparansi, dan memperjuangkan agar setiap rupiah anggaran benar-benar punya dampak ke masyarakat luas,” tambahnya.
Praktisi hukum dan politik, Fredi Moses Ulemlem, menilai langkah Puan sebagai tonggak baru demokrasi legislatif. Baginya, parlemen tidak boleh hanya menjadi alat kompromi politik. “Politik adalah pengabdian, dan pengabdian itu terwujud dalam keberanian melakukan reformasi legislatif. Mbak Puan telah membuka jalan agar DPR bukan lagi corong kekuasaan, tapi perisai rakyat,” jelas Fredi. Ia menegaskan, APBN harus dilihat sebagai alat politik rakyat untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Sementara itu, pengamat ekonomi Romadhon Yakuza memandang bahwa gagasan sumitronomic membutuhkan reformasi legislatif yang kuat agar bisa berjalan. Menurutnya, APBN bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga alat distribusi kekuasaan dan kesejahteraan. “Jika DPR konsisten di bawah kepemimpinan Puan, APBN 2026 bisa menjadi momentum redistribusi ekonomi yang nyata. Ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah strategis untuk menjawab tantangan kesenjangan sosial,” ujarnya.
Romadhon menambahkan, sejarah menunjukkan bahwa parlemen yang kuat selalu menjadi penentu arah kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat. Ia mengingatkan, cita-cita reformasi 1998 adalah meletakkan DPR sebagai lembaga yang benar-benar mengawal kepentingan rakyat, bukan sekadar forum kompromi elite. “Puan sedang menegakkan kembali ruh reformasi itu,” katanya.
Puan Maharani sendiri tampil dengan gaya kepemimpinan yang tegas namun komunikatif. Ia membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil. Dalam banyak forum, Puan menegaskan bahwa DPR harus menjadi lembaga yang berfungsi optimal: mengawasi, mengkritisi, sekaligus bekerja sama dengan eksekutif untuk mewujudkan keadilan sosial.
Di balik isu-isu nasional yang mengemuka, termasuk skandal di sektor pendidikan seperti kasus SMA Siger, Puan menekankan pentingnya fungsi legislatif dalam memperkuat regulasi dan memastikan implementasi kebijakan. Menurutnya, DPR harus hadir di tengah rakyat, memastikan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berjalan sesuai tujuan pembangunan nasional.
Kini, sorotan publik tertuju pada APBN 2026. Masyarakat berharap anggaran itu tidak sekadar menjadi laporan teknokratik, melainkan benar-benar menjadi senjata untuk pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Puan ditantang untuk menjaga konsistensi reformasi legislatif agar parlemen tidak lagi dipandang lemah, melainkan menjadi aktor utama yang memperjuangkan kepentingan bangsa.
Momentum ini bisa menjadi penanda era baru bagi parlemen Indonesia. Di bawah komando Puan Maharani, DPR berpotensi menjadi kekuatan politik rakyat yang mengawal filosofi sumitronomic Presiden Prabowo, sekaligus memastikan bahwa cita-cita keadilan sosial tidak berhenti pada retorika, tetapi hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.***
