INSIDE POLITIK— Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong pelayanan publik yang inklusif, cepat, dan transparan mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto. Dalam kunjungan kerjanya ke Gedung Pusiban, Kamis, 24 Juli 2025, Wamen Purwadi memuji langkah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam melakukan percepatan reformasi birokrasi secara nyata.
“Pelayanan publik yang baik bukan sekadar rutinitas birokrasi, tapi tentang hadirnya negara untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dan saya melihat itu sedang terjadi di Lampung,” ujar Purwadi.
Ia menekankan bahwa digitalisasi merupakan tulang punggung layanan publik modern. Menurutnya, pemanfaatan maksimal terhadap Mall Pelayanan Publik (MPP) dan platform digital akan menjawab tantangan layanan publik di era sekarang.
“Kita harus pastikan MPP yang sudah ada benar-benar bekerja. Semua instansi bisa menyatu dalam satu pintu layanan, dan masyarakat mendapat kemudahan yang nyata,” jelasnya.
Purwadi juga mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan Pemprov Lampung, termasuk aplikasi Lampung In, kanal aduan masyarakat berbasis digital yang mengintegrasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan sistem respons cepat dan sanksi tegas.
“Dengan sistem aduan ini, masyarakat tidak hanya didengar, tapi dilayani. Ini langkah maju yang patut jadi contoh,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan kunjungan Wamen PANRB menjadi dorongan semangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memperbaiki diri.
“Pelayanan publik yang buruk menciptakan persepsi negatif. Maka setiap keluhan masyarakat harus ditanggapi cepat, tepat, dan tuntas,” tegas Mirza.
Ia menyebut tantangan pelayanan publik di Lampung sangat kompleks, mengingat jumlah penduduk mencapai 9,4 juta jiwa dan mayoritas ASN berfokus di sektor pendidikan. Meski begitu, semangat transformasi birokrasi terus dikobarkan lewat inovasi seperti pembentukan Pusat Pelayanan Publik dan Perizinan (P4) serta perluasan 12 MPP di seluruh kabupaten/kota.
Prestasi Lampung menempati posisi ke-12 nasional dalam kinerja pelayanan publik disebutnya belum cukup. Targetnya jelas: naik kelas menjadi provinsi dengan layanan publik terbaik di Indonesia.
“Ini kerja kolaboratif. Pemprov tidak bisa sendiri. Kita harus bergandengan tangan dengan kabupaten/kota dan pemerintah pusat,” pungkas Gubernur Mirza.***
