InsidePolitik–Akademisi Unila Dr. Yusdianto mempertanyakan kinerja KPU dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran yang dinilai tak cermat dalam proses administrasi calon kepala daerah menyusul adanya dugaan ijazah palsu Cabup Aries Sandi Dharma Putra.
Pakar Hukum Tata Negara itu mempertanyakan kinerja penyelenggara pemilu. “Apakah KPU dan Bawaslu Pesawaran sudah cross check keabsahan ijazah calon saat mendaftarkan diri ke KPU sebelum mengikuti Pilkada 2024?” tanyanya.
Jika ragu, KPU Pesawaran seharusnya meminta rekomendasi yang memastikan keabsahan sebagai bukti administrasi untuk mengantisipasi terjadinya polemik seperti ini, katanya kepada Helo Indonesia, Senin (21/10/2024)
Jika dilihat bukti fisik surat keterangan pengganti ijazah paket atau kesetaraan yang dilampirkan Aries, hal-hal yang meragukan antara lain ketiadaan nomor ijazah, nomor induk, asal sekolah, tanda tangan kepala sekolah.
Surat keterangan tersebut keluar berdasarkan surat kehilangan dari pihak kepolisian.
“Surat ini hanya menerangkan kehilangan, bukan membenarkan keabsahan ijazah,” kata dia.
Dengan fakta tersebut, menurut Yusdianto, cukup alasan KPU dan Bawaslu diperiksa kejujuran dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.
“Jangan-jangan memang sudah tahu potensi pelanggarannya tapi tutup mata,” tambahnya.
Yusdianto berharap ada masyarakat yang melaporkan dugaan ijazah bodong tersebut sehingga dapat menggugurkan pencalonan Aries Sandi pada Pilkada Pesawaran 2024 karena tidak bisa menunjukan keabsahan ijazah.
“Jangan membenarkan sesuatu yang keliru, harus ada yang berani melaporkan hal tersebut ke Sentra Gakumdu setempat, karena ini namanya pembiaran pelanggaran oleh penyelenggara, baik oleh KPU maupun Bawaslu Pesawaran,” pungkasnya.
Sebelumnya, beredar di beberapa media siber, adanya dugaan ijazah bodong (palsu) Calon Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra menarik perhatian Alzier Dianis Thabrani.
Tokoh masyarakat yang menggagas pemekaran Kabupaten Pesawaran ini meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI turun tangan menyelusuri dugaan tersebut.
Alzier mengingatkan dugaan ini serius. “Jangan sampai, Pilkada Pesawaran 2024 tak kredibel dalam mencari pemimpin yang jujur dalam mengemban amanat rakyat kelak,” ujarnya.
“Kalau tidak ada upaya Bawaslu, kita akan laporkan ke DKPP supaya ada sanksi yang diberikan bagi penyelenggara pilkada jika cuek, tak menyelusurinya, jangan takut-takut kalau benar,” kata dia.
