InsidePolitik–Cagub Sumut Bobby Nasution sesumbar bahwa ketika ia menjadi Walikota Medan, peran Gubernur Sumut nyaris kosong.
Awalnya Bobby menjelaskan jika selama berkampanye di kabupaten/kota di Sumut dia menemukan keluhan soal jalan.
Bobby kemudian mengatakan jika dia telah merasakan bagaimana peran pemerintah provinsi dan pemerintah pusat saat menjadi Wali Kota Medan.
“Kabupaten/kota atasnya ada provinsi kemudian pemerintah pusat, saya sudah pernah menjadi kepala daerah tingkat II udah pernah jadi wali kota dan merasakan tatanan pemerintah masing-masing, bagaimana sektor pemerintahan ini rasakan,” kata Bobby Nasution.
Setelah itu, Bobby cerita jika pemerintah pusat sangat perhatian kepada Sumut. Hal itu dibuktikan dengan kunjungan dan program Joko Widodo ke Sumut saat menjadi presiden, bahkan di akhir masa jabatannya.
“Itulah kunjungan terakhir Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ditutup di Sumatera Utara, pemerintah pusat sangat memperhatikan Sumatera Utara, sebagai kepala daerah tingkat II memperhatikan bagaimana perhatian pemerintah pusat kepada Sumut,” ucapnya.
Setelah itu Bobby menganalogikan jika tatanan pemerintah itu sama seperti sekolah. SD merupakan pemerintah kabupaten/kota, SMP pemerintah provinsi, dan SMA pemerintah pusat.
“Itulah bagaimana pemerintah pusat memperhatikan dan Pemerintah kabupaten kota juga mensupport tapi ada kekosongan sama seperti tadi yang kita sampaikan bila pemerintah ini berjenjang, dari tingkat SMA nya sudah bagus sd-nya sudah mantap tapi tidak mungkin anak SD langsung masuk SMA harus masuk SMP dulu,” ujarnya.
“Sama kalau pemerintah kabupaten/kota adalah SD, pemerintah pusat tingkat SMA. SD dan SMA nya sudah bagus, kolaborasinya sudah mantap berjalan pemerintah provinsinya supportnya sangat minim, kosong yang kita rasakan. Kami sebagai kepala daerah tingkat II sudah merasakan itu,” imbuhnya.
Bobby mengaku bukan ingin menjelek-jelekkan pribadi, tapi menurutnya ini merupakan masalah kinerja. Namun hal itu merupakan apa yang dialami Bobby selama ini.
“Ini bukan mau menjelek-jelekkan pribadi ini masalah kinerja. Kami pemerintah tingkat II sudah merasakan ada kekosongan, pemerintah provinsi harusnya bisa mendengarkan kami pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat biasanya langsung dengan pemerintah daerah di Sumut,” ungkapnya.
Menurutnya tidak ada bupati maupun wali kota yang hebat, termasuk gubernur. Bobby menilai semua pemerintah kabupaten/kota dan provinsi mengikuti arahan pemerintah pusat.
“Tidak ada bupati dan wali kota yang hebat menyelesaikan masalahnya tanpa ada pemerintah di atasnya. Sama tidak ada Gubernur yang hebat. Di Indonesia ada 38 Gubernur, jadi tidak usah merasa paling keren, paling mantap, paling bisa semua tanpa mengikuti arahan pemerintah yang ada di atasnya dan pemerintah pusat” tuturnya.
Bobby kemudian mengungkapkan jika Pilgub Sumut bukan mencari gubernur yang paling hebat. Namun gubernur yang mau mendengar pemerintah di atasnya dan bisa sejalan dengan pemerintah di bawahnya.
“Pasti kita akan senang bangga, hari ini kita cari bukan sosok yang paling hebat di Sumut, bukan sosok Gubernur Sumut yang paling seram di Sumut, tapi sosok gubernur yang mau menghargai pemerintahan atasnya, yang bisa sejalan dengan pemerintah atasnya dan mau dengar pemerintah tingkat II bupati wali kota yang ada di dalam. Tidak ada yang hebat superpower di Sumut ini , tapi masyarakat yang kita dengarkan dan program-program pemerintah pusat dan kabupaten/kota yang kita jalankan,” tutupnya.
