INSIDE POLITIK— Pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan Saibara (Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah), sebuah aplikasi terintegrasi yang digadang-gadang menjadi “senjata baru” dalam merevolusi tata kelola retribusi dan layanan publik di Bumi Ruwa Jurai. Peluncuran berlangsung meriah di Halaman Kolam Renang Stadion Pahoman, Bandar Lampung, Senin (24/11/2025), dan menarik perhatian berbagai pihak dari sektor pemerintahan, perbankan, hingga pelaku usaha.
Aplikasi ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat sistem digitalisasi pelayanan di lingkungan Pemprov Lampung. Saibara dirancang sebagai platform tunggal yang menghimpun seluruh pembayaran retribusi daerah, mulai dari perizinan, jasa layanan, hingga berbagai fasilitas publik.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa kehadiran Saibara bukan sekadar simbol modernisasi, tetapi juga langkah korektif terhadap kelemahan lama dalam pengelolaan pendapatan daerah. Menurutnya, banyak daerah di Indonesia yang berhasil meningkatkan pendapatan retribusi hingga dua hingga tiga kali lipat setelah beralih ke sistem digital.
“Digitalisasi adalah kunci untuk memperbaiki pelayanan. Dengan Saibara, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dapat ditingkatkan. Masyarakat nantinya tidak hanya mendapatkan kemudahan, tapi juga kepastian layanan yang cepat dan tepat,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun potensi retribusi Lampung belum tergarap maksimal. Masih terdapat celah kebocoran, ketidaktertiban pendataan, serta minimnya informasi real time yang menyebabkan lambannya proses pengambilan kebijakan. Melalui Saibara, seluruh transaksi akan tercatat otomatis, mengurangi risiko manipulasi data dan menutup peluang penyimpangan.
Gubernur Mirza juga menekankan bahwa digitalisasi retribusi merupakan bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi prioritas nasional. Karena itu, ia menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola retribusi untuk segera melakukan migrasi layanan ke sistem Saibara secara bertahap.
“Ini bukan sekadar perubahan sistem. Ini perubahan paradigma dalam pelayanan publik. Pemerintah harus melayani masyarakat dengan lebih terbuka, lebih efisien, dan bebas dari praktik manual yang rentan masalah,” ujarnya.
Untuk memastikan penerapan berjalan efektif, Gubernur Mirza meminta seluruh OPD aktif melakukan sosialisasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat. Baik pelaku usaha, pengguna layanan publik, maupun masyarakat umum akan dibimbing dalam memahami cara penggunaan Saibara.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Lampung, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan aplikasi ini. Ia menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mempercepat transformasi Lampung menuju provinsi yang lebih maju.
“Tidak mungkin Lampung berkembang tanpa kerja sama. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, hingga masyarakat menjadi energi untuk membawa Lampung berlari lebih cepat,” ujarnya.
Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, dalam laporannya mengungkapkan bahwa Saibara dihadirkan untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya pada sektor pendapatan retribusi. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menikmati kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi layanan dan perizinan secara cepat, pasti, dan transparan.
Menurut Slamet, Saibara tidak hanya mempercepat proses pembayaran, tetapi juga memberikan kejelasan tarif, mengurangi antrean, serta meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi membuka peluang pungutan liar.
Acara peluncuran turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, jajaran pimpinan Bank Lampung, kepala OPD pengelola retribusi, komunitas dunia usaha, perwakilan pengguna layanan retribusi, serta insan media yang turut meliput momen bersejarah tersebut.
Peluncuran Saibara menandai babak baru transformasi pelayanan publik di Provinsi Lampung. Dengan sistem yang semakin modern dan terintegrasi, masyarakat diharapkan bisa merasakan dampak nyata berupa pelayanan yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses.***
