Editorial Redaksi
INSIDE POLITIK- Banjir yang kembali merendam Bandar Lampung hanya dalam hitungan satu bulan menjadi penanda jelas: kota ini sedang tidak baik-baik saja. Hujan beberapa jam saja cukup melumpuhkan aktivitas warga. Ini bukan semata persoalan cuaca, melainkan cermin dari arah pembangunan yang keliru.
Di bawah kepemimpinan Eva Dwiana, publik layak mempertanyakan prioritas anggaran. Dengan pengalaman panjang di pemerintahan, seharusnya kebijakan yang diambil mampu menjawab persoalan mendasar, bukan justru memperparah keadaan.
Alih-alih memperkuat infrastruktur pengendali banjir seperti drainase dan ruang resapan air, pembangunan justru terlihat lebih berorientasi pada proyek-proyek non-prioritas. Minimnya ruang terbuka hijau dan kawasan resapan menjadi salah satu penyebab utama kota ini semakin rentan terhadap genangan.
Kebijakan penganggaran pun tak luput dari sorotan. Mulai dari dana hibah bernilai besar, program yang belum memiliki dasar regulasi kuat, hingga alokasi anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penanganan banjir. Hal ini memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas.
Di sisi lain, dugaan pengangkatan tenaga non-ASN dengan anggaran miliaran rupiah menambah daftar persoalan. Alih-alih memperkuat kapasitas perencanaan pembangunan, kebijakan tersebut dinilai belum mampu menghadirkan solusi konkret bagi kota yang kian rapuh menghadapi musim hujan.
Ironisnya, proyek-proyek pembangunan fisik yang bersifat kosmetik tetap berjalan. Infrastruktur yang mempercantik wajah kota tidak sebanding dengan kebutuhan mendesak warga akan rasa aman dari bencana banjir. Ketika air terus menggenangi rumah dan merenggut korban, prioritas pembangunan seharusnya berpihak pada keselamatan dan kualitas hidup masyarakat.
Hingga kini, publik juga belum mendapatkan penjelasan terbuka mengenai besaran anggaran khusus untuk penanganan banjir. Transparansi yang minim justru memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Bandar Lampung hari ini menghadapi krisis yang lebih dari sekadar banjir. Ini adalah krisis arah pembangunan. Tanpa perubahan kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan kemanusiaan, banjir bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan konsekuensi yang terus berulang.
Sudah saatnya pemerintah kota menata ulang prioritas. Anggaran harus kembali pada tujuan utamanya: melindungi warga dan memastikan kota layak huni. Jika tidak, maka setiap hujan akan selalu menjadi ancaman, dan setiap genangan adalah bukti kegagalan yang terus dipertontonkan.
