INSIDE POLITIK – Puluhan tenaga honorer dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung mendatangi Kantor DPRD Lampung, Rabu (10/9/2025), menuntut kepastian status, regulasi yang jelas, serta formasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aksi ini menunjukkan kekecewaan mendalam tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun tanpa kepastian masa depan.
Novita Butar Butar, tenaga kependidikan dari SMA Negeri 1 Sungkai Bunga Mayang, menyampaikan rasa frustrasinya setelah 13 tahun mengabdi tanpa kepastian. “Tujuan kami ke sini meminta kepastian tentang status kami, khususnya honorer tenaga kependidikan di Lampung. Masa depan kami tidak jelas. Ada yang sudah belasan tahun, bahkan lebih dari 20 tahun bekerja, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan dari pemerintah,” ungkap Novita.
Ia menambahkan, meski dituntut banyak pekerjaan oleh sekolah, gaji yang diterima tenaga honorer sangat minim. “Tuntutan kami besar, pekerjaan banyak, tapi gaji kecil dan masa depan tidak ada. Kami butuh status, kami butuh kejelasan. Kami ingin ada regulasi yang berpihak kepada kami,” tegasnya. Novita juga menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah yang lebih fokus pada formasi guru, sementara tendik dan tenaga honorer lain seringkali diabaikan.
Dalam aksinya, para honorer menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Kejelasan dan perubahan regulasi yang berpihak pada tenaga honorer non-guru.
2. Prioritas pengangkatan jika nantinya tetap diusulkan sebagai pegawai paruh waktu atau mengikuti seleksi PPPK tahun depan.
3. Formasi khusus bagi honorer yang sudah mengikuti seleksi PPPK pada 2024.
Aksi ini melibatkan honorer dari berbagai daerah, mulai dari Lampung Utara, Way Kanan, hingga kabupaten lain di Provinsi Lampung. Mereka berharap DPRD Lampung bisa menjadi jembatan untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah provinsi maupun pusat, sehingga nasib tenaga honorer dapat diperhatikan secara serius.
Para honorer menegaskan, aksi ini bukan hanya soal pengakuan, tetapi juga keadilan bagi mereka yang telah mengabdikan diri puluhan tahun demi pendidikan dan pelayanan publik di Lampung.***
