INSIDE POLITIK – Pemerintah Kabupaten Pesawaran semakin serius menangani masalah stunting melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2025 yang digelar di Balai Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Jumat (19/9/2025). Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah lintas sektor dalam menurunkan prevalensi stunting di kabupaten yang dikenal dengan sebutan Bumi Andan Jejama tersebut.
Kegiatan ini dipimpin langsung Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, S.H., didampingi Ketua TP-PKK Cindy Aria Anton, S.E., M.M., dan diikuti camat, ketua TP-PKK se-Kabupaten Pesawaran, perangkat desa, kepala puskesmas, serta perwakilan tim pendamping keluarga. Dalam sambutannya, Wabup Antonius menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan parsial. Dibutuhkan kolaborasi erat antara OPD, puskesmas, pemerintah desa, kader Posyandu, hingga elemen masyarakat.
“Stunting adalah isu strategis yang menentukan masa depan generasi. Forum ini penting untuk menyatukan langkah, memastikan intervensi tepat sasaran, dan menghasilkan rencana aksi konkret,” tegas Wabup Antonius. Ia menambahkan bahwa keterlibatan bidan desa dan kader Posyandu sangat krusial untuk menelusuri balita berisiko, termasuk mereka yang mengalami gizi buruk, TBC kronis, atau gangguan metabolisme.
Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran, Adhytia Hidayat, memaparkan data prevalensi stunting di kabupaten ini pada 2024 tercatat 15,5 persen, sedikit lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung sebesar 15,9 persen. Pemkab menargetkan angka stunting turun menjadi 12,2 persen pada 2026, sejalan dengan target RPJMD Provinsi Lampung 10,36 persen pada 2030. Adhytia menekankan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan. “Intervensi harus fokus pada lokus prioritas, menyasar balita dan keluarga berisiko, serta dilaksanakan dengan kualitas terukur. Pendampingan berjenjang dari kabupaten hingga desa akan diperkuat dengan melibatkan mitra non-pemerintah,” ujarnya.
Rakor TPPS juga membahas pentingnya memasukkan program penanganan stunting ke dalam RKPD dan Renja OPD, agar program berjalan berkesinambungan dan menjadi bagian dari pembangunan jangka menengah. Kepala Dinas P3AP2KB, Maisuri, menegaskan bahwa TPPS dibentuk berdasarkan SK Bupati untuk mengintegrasikan berbagai intervensi dengan pendekatan tematik, spasial, dan penguatan kualitas pelaksanaan. “Upaya ini tidak bisa berhenti di perencanaan saja. Pemantauan, evaluasi, dan penguatan kapasitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan,” katanya.
Narasumber lain, Kepala Dinas Kesehatan dr. Media Apriliana dan Kepala Dinas PMD Nur Asikin, menekankan pentingnya percepatan aksi konvergensi yang didukung alokasi anggaran memadai serta pengisian data berkualitas berbasis sistem pelaporan online. Skema pendampingan berjenjang akan diterapkan, di mana pemerintah kabupaten mendampingi kecamatan, dan kecamatan mendampingi desa. Pendekatan ini memastikan proses penanganan stunting berjalan berkelanjutan, bukan sementara.
Kolaborasi juga melibatkan mitra non-pemerintah, termasuk akademisi, organisasi profesi, lembaga masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan sektor swasta. Dengan strategi terpadu ini, Pemkab Pesawaran optimistis intervensi penurunan stunting dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kualitas hidup anak-anak dan keluarga di kabupaten tersebut.***
