INSIDE POLITIK– Partai NasDem kini berada di bawah sorotan publik setelah Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dan kader partai, mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyebut “orang tolol sedunia” bagi siapa saja yang ingin membubarkan DPR. Pernyataan ini langsung menimbulkan gelombang protes dari berbagai kalangan masyarakat, aktivis sejarah, hingga pengamat politik, karena dinilai menghina jejak sejarah dua tokoh besar bangsa: Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dan Presiden Ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Sejarah mencatat, pada 5 Maret 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Langkah ini bukan keputusan sembarangan, melainkan bagian dari strategi politik dan tata kelola negara yang penting bagi stabilitas nasional pada saat itu. Begitu pula dengan Gus Dur, yang pada 23 Juli 2001 mengeluarkan Maklumat Presiden untuk membekukan MPR/DPR RI, langkah yang menunjukkan keberanian dalam menegakkan tata kelola negara sesuai konteks demokrasi yang kompleks saat itu.
Dengan latar sejarah tersebut, pernyataan Sahroni dianggap tidak hanya sembrono, tetapi juga merendahkan pencapaian dan keberanian kedua Presiden dalam menjaga kestabilan politik Indonesia. Banyak pengamat politik menilai bahwa sikap ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Partai NasDem sebagai institusi politik yang seharusnya menegakkan etika, menghormati sejarah, dan menjadi teladan bagi masyarakat.
Selain itu, sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi menyerukan agar NasDem tidak hanya menonaktifkan Ahmad Sahroni sementara, tetapi benar-benar mengambil langkah tegas dengan memecatnya dari keanggotaan partai dan DPR. Langkah ini dianggap penting untuk memulihkan wibawa partai dan menunjukkan komitmen terhadap penghormatan terhadap sejarah bangsa serta nilai-nilai demokrasi.
Tekanan publik juga menguat melalui media sosial, forum diskusi, dan demonstrasi kecil di sejumlah kota. Masyarakat menekankan pentingnya menghormati jejak sejarah para pendiri negara dan pemimpin yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi demokrasi Indonesia. Banyak yang menilai bahwa pernyataan Sahroni berpotensi menimbulkan disinformasi dan mengaburkan pemahaman generasi muda tentang sejarah politik nasional.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Marlina, menekankan: “Partai politik memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menegakkan disiplin internal. Ketika seorang anggota membuat pernyataan yang merendahkan tokoh bangsa, partai harus bertindak tegas. Tidak cukup hanya memberikan teguran administratif; tindakan yang jelas diperlukan agar nilai-nilai demokrasi dan sejarah bangsa tetap dihormati.”
Saat ini, NasDem berada di persimpangan penting: memilih untuk menjaga citra partai melalui langkah tegas atau mempertahankan Sahroni di posisi strategis yang berpotensi merusak reputasi partai. Publik menunggu keputusan NasDem dengan penuh perhatian, karena langkah partai akan menjadi indikator seriusnya partai dalam menegakkan etika politik, disiplin kader, dan penghormatan terhadap sejarah bangsa.***
