INSIDE POLITIK– Senin, 1 September 2025, suasana di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dipenuhi ratusan mahasiswa yang tergabung bersama elemen masyarakat setempat dalam sebuah aksi damai yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Massa aksi datang dengan atribut lengkap, spanduk, poster, dan alat peraga lain untuk menegaskan suara mereka terkait perbaikan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
Aksi ini menekankan 13 tuntutan strategis yang dianggap krusial bagi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial, antara lain:
1. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk menindak tegas korupsi dan penyalahgunaan kekayaan negara.
2. Transparansi dan evaluasi tunjangan DPRD agar penggunaan anggaran publik lebih akuntabel.
3. Evaluasi dan pemberhentian menteri-menteri yang terbukti bermasalah atau merugikan publik.
4. Pemecatan kader partai politik yang terlibat kasus hukum untuk menjaga integritas lembaga.
5. Desakan agar Kapolri mempertimbangkan mundur jika gagal menegakkan hukum secara adil.
6. Efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan agar sumber daya negara dapat lebih optimal digunakan.
7. Kenaikan gaji guru dan tenaga kesehatan sebagai wujud penghargaan terhadap profesi vital dalam pembangunan bangsa.
8. Pembebasan lahan rakyat yang selama ini tersendat atau disengketakan untuk mendukung kesejahteraan warga.
9. Pengukuran ulang lahan SGC sebagai bagian dari upaya transparansi dan keadilan pertanahan.
10. Mendesak Kapolda Lampung dan Kejaksaan Tinggi segera menindaklanjuti polemik SGC demi kepastian hukum.
11. Peningkatan pengawasan terhadap program-program pembangunan daerah agar tepat sasaran.
12. Penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan masyarakat lokal secara adil dan transparan.
13. Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat kecil agar aspirasi mereka tidak terpinggirkan dalam kebijakan pemerintah.
Mahasiswa menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu, melainkan suara rakyat yang harus diperjuangkan secara serius oleh pemerintah pusat maupun daerah. Mereka juga menekankan pentingnya pengawalan publik agar setiap kebijakan dan keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Lampung Ahmad Mirzani Djausal hadir langsung di lokasi untuk berdialog dengan massa. Gubernur menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat dalam mengawal aspirasi publik.
“Saya berterima kasih kepada seluruh elemen yang ikut dalam aksi ini. Kami berharap aksi ini berjalan kondusif dan damai. Saya bersama seluruh stakeholder akan memperjuangkan aspirasi adik-adik untuk disampaikan kepada Presiden dan pihak terkait,” kata Ahmad Mirzani.
Selain itu, Gubernur juga mengingatkan peserta aksi untuk senantiasa menjaga kondusivitas di Provinsi Lampung. “Mari kita jaga Lampung, tunjukkan bahwa Lampung tidak diam. Penting bagi kita semua untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian selama aksi berlangsung,” ujarnya.
Aksi damai ini berjalan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian yang memastikan keamanan massa dan lingkungan sekitar tetap terjaga. Massa aksi juga berkomitmen untuk terus mengawal tuntutan mereka hingga ada langkah nyata dari pemerintah pusat maupun daerah, termasuk dalam implementasi kebijakan dan penegakan hukum.
Partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat Lampung dalam aksi ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap aspirasi publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kepentingan rakyat.***
