INSIDE POLITIK- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengikuti rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza untuk membahas percepatan pembangunan Balai Diklat Industri (BDI) di Provinsi Lampung. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Kementerian Perindustrian RI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Pembangunan BDI dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri daerah melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) yang terstruktur dan tersertifikasi.
Dalam kesempatan tersebut, Jihan menjelaskan bahwa usulan pembangunan BDI merupakan tindak lanjut dari serangkaian konsultasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Perindustrian. Proposal pembangunan juga telah diajukan secara resmi dan mendapat dukungan penuh dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
“Kami hadir untuk menyinergikan kebutuhan penguatan daya saing industri di Lampung, khususnya melalui pembangunan SDM industri yang terstruktur dan tersertifikasi. Proposal sudah kami siapkan dan telah mendapat arahan dari Pak Gubernur,” ujar Jihan.
Sebagai bentuk kesiapan, Pemprov Lampung telah menyiapkan lahan seluas sekitar 7 hektare di kawasan Kota Baru. Lokasi ini dinilai strategis karena berada di wilayah pengembangan pemerintahan dan industri, serta dekat dengan Institut Teknologi Sumatera yang menjadi bagian dari ekosistem pendidikan.
Jihan menambahkan, kebutuhan terhadap tenaga kerja industri yang kompeten di Lampung terus meningkat. Namun, sebagian besar tenaga kerja yang ada belum memiliki sertifikasi resmi sesuai standar industri.
“Demand terhadap SDM industri di Lampung semakin tinggi. Kehadiran BDI menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan tersebut,” katanya.
Menanggapi hal itu, Faisol Riza menyampaikan bahwa kebutuhan SDM industri yang kompeten dan tersertifikasi memang semakin mendesak seiring pertumbuhan sektor industri di berbagai daerah. Ia menilai Lampung memiliki potensi besar, terutama karena letak geografisnya yang strategis dan kedekatannya dengan pusat ekonomi nasional.
“Lampung ini salah satu daerah dengan potensi pertumbuhan industri yang sangat cepat. Kebutuhan SDM yang skillful dan tersertifikasi juga semakin tinggi,” ujarnya.
Meski demikian, Faisol mengakui bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pembangunan BDI. Namun, pemerintah pusat tengah mengkaji berbagai skema pembiayaan alternatif agar kebutuhan tersebut tetap dapat direalisasikan.
“Kami sedang mengupayakan model pembiayaan dan pengelolaan yang lebih adaptif agar pembangunan ini tetap bisa berjalan,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan industri berbasis SDM. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pembangunan Balai Diklat Industri dapat segera terwujud guna meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional.***
