INSIDE POLITIK- Di Balik Menu Sehat MBG: Lingkungan Terancam, Pedagang Kecil Terhimpit Gelombang kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menguat. Program yang sejak awal digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi sekaligus penggerak ekonomi rakyat, kini justru dihadapkan pada temuan-temuan lapangan yang memantik tanda tanya besar: ada apa sebenarnya dengan implementasinya?
Sorotan tajam datang dari komunitas lingkungan Pandawara Group. Dalam aksi bersih sungai yang mereka lakukan, ditemukan pemandangan yang sulit diterima akal sehat—susu program MBG dibuang begitu saja ke aliran sungai dalam jumlah yang tidak sedikit. Temuan ini bukan sekadar soal limbah, tetapi menyangkut potensi pemborosan anggaran negara sekaligus ancaman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Padahal, sejak awal peluncurannya, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional telah menetapkan standar ketat pengelolaan limbah program MBG. Konsep ekonomi sirkular menjadi fondasi, di mana sisa makanan dan limbah seharusnya dikelola, diolah, dan dilaporkan secara transparan kepada pemerintah daerah. Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya celah serius antara regulasi dan praktik.
Pandawara menyayangkan keras kejadian tersebut. Mereka menilai, pembuangan makanan bergizi ke sungai bukan hanya mencoreng tujuan mulia program, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak lingkungan baru—mulai dari pencemaran air hingga risiko kesehatan bagi warga sekitar yang masih bergantung pada sumber air tersebut.
Di sisi lain, persoalan lain muncul secara perlahan namun pasti: efek domino terhadap pelaku usaha kecil di lingkungan sekolah. Sejumlah kantin dan pedagang mengaku mengalami penurunan drastis pembeli sejak program MBG berjalan. Para siswa yang sebelumnya menjadi pelanggan utama kini lebih mengandalkan makanan gratis yang disediakan.
Di balik wajah ceria siswa yang menikmati menu sehat, tersimpan kegelisahan para pedagang kecil. Mereka dipaksa beradaptasi dalam waktu singkat, bahkan tak sedikit yang mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat turunnya pendapatan. Harapan mereka sederhana—kebijakan yang hadir seharusnya merangkul, bukan justru memukul pelaku usaha yang telah lama menggantungkan hidup di lingkungan sekolah.
Ironi ini menjadi semakin kontras jika dikaitkan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa program MBG juga ditujukan untuk mendorong kesejahteraan UMKM. Namun realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara visi dan pelaksanaan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pengawasan terhadap program MBG sudah berjalan efektif? Ataukah ada persoalan dalam distribusi, manajemen, hingga koordinasi antar pihak yang belum terselesaikan?
Jika tidak segera dibenahi, program yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi melahirkan masalah baru—dari pemborosan anggaran, kerusakan lingkungan, hingga tergerusnya ekonomi rakyat kecil. Pemerintah kini dihadapkan pada ujian nyata: memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga tepat sasaran di lapangan.
