INSIDE POLITIK- Sejumlah dugaan kekacauan keuangan mencuat di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada awal periode kedua kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana. Informasi internal yang beredar menyebut adanya persoalan tata kelola anggaran, mulai dari dana miliaran rupiah hingga keluhan tunjangan pegawai yang tertahan.
Sorotan Pada Pengelolaan Dana Miliaran Rupiah
Dugaan kekacauan keuangan ini pertama kali mencuat terkait anggaran Rp60 miliar yang dikaitkan dengan Kejati Lampung. Isu tersebut memicu kontroversi dan menjadi perhatian sejumlah organisasi masyarakat yang bahkan membawa persoalan ini ke ranah hukum nasional.
Selain itu, beredar informasi mengenai anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp6 miliar yang diduga telah habis digunakan. Anggaran tersebut disebut-sebut dipakai untuk kegiatan terjadwal, bukan untuk kebutuhan darurat seperti penanggulangan bencana.
“Kalau benar anggaran belanja tidak terduga sudah habis, tentu ini berisiko ketika terjadi situasi darurat,” ujar salah satu sumber internal yang enggan disebutkan namanya.
Aliran Dana ke Yayasan dan Proyek Gedung
Isu dugaan kekacauan keuangan juga menyeret aliran dana Rp350 juta ke rekening Yayasan Siger Prakarsa Bunda. Ketua yayasan, Khaidarmansyah, telah mengonfirmasi adanya aliran dana tersebut. Namun, penggunaan anggaran itu menuai pertanyaan publik karena dikaitkan dengan kegiatan yang dipersoalkan legalitasnya.
Selain itu, muncul informasi terkait anggaran Rp5,9 miliar untuk pembangunan gedung Kejati Lampung yang disebut belum terbayarkan pada 2025 dan masuk kategori utang. Sumber internal menyebut pencairan anggaran tersebut semestinya melalui review Inspektorat dan penetapan BPK.
“Secara prosedur, pembayaran harus melalui mekanisme pengawasan dan penetapan sesuai aturan,” kata seorang pemerhati tata kelola keuangan daerah.
Tunjangan ASN dan Keluhan Guru
Dugaan kekacauan keuangan turut berdampak pada aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak. Informasi yang beredar menyebut tunjangan kinerja (tukin) tertahan karena 25 persen Dana Alokasi Umum (DAU) transfer pemerintah pusat belum dapat dicairkan.
Kondisi ini diduga berkaitan dengan persoalan administratif di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik.
Di sisi lain, sejumlah guru SD juga mengeluhkan adanya permintaan sumbangan antara Rp100 ribu hingga Rp250 ribu per sekolah untuk mengikuti kegiatan tertentu. Keluhan tersebut menambah daftar panjang dugaan persoalan tata kelola.
Transparansi Anggaran Jadi Tuntutan Publik
Berbagai dugaan kekacauan keuangan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Hingga kini, pejabat berwenang belum memberikan keterangan resmi yang komprehensif untuk menjawab isu-isu yang berkembang.
Pengamat kebijakan publik menilai, keterbukaan informasi menjadi kunci meredam spekulasi. “Jika ada dugaan kekacauan keuangan, pemerintah daerah harus proaktif membuka data dan menjelaskan secara detail agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan,” ujarnya.
Publik kini menanti klarifikasi resmi dari Pemerintah Kota Bandar Lampung guna memastikan apakah dugaan kekacauan keuangan tersebut memiliki dasar kuat atau sekadar isu yang belum terverifikasi.***
