INSIDE POLITIK- Sorotan terhadap SMA SIGER kian tajam setelah video pengakuan sejumlah siswa beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, siswa mengeluhkan minimnya fasilitas pembelajaran, mulai dari ketiadaan pelajaran komputer hingga tidak tersedianya seragam dan kegiatan ekstrakurikuler. Di tengah polemik itu, rencana pengalokasian anggaran hingga Rp10 miliar dalam APBD 2027 untuk SMA SIGER justru memicu pertanyaan publik.
Keluhan Siswa Ungkap Kondisi Internal
Isu SMA SIGER di sorot bermula dari pengakuan siswa yang menyampaikan berbagai kekurangan di sekolah tersebut. Mereka menyebut tidak adanya pelajaran komputer, minimnya kegiatan ekstrakurikuler, serta belum tersedianya seragam batik dan olahraga yang difasilitasi sekolah.
Bahkan, sejumlah siswa mengaku harus membeli sendiri seragam putih abu-abu dan buku modul pembelajaran. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa SMA SIGER berjalan tanpa kesiapan sarana dan prasarana yang memadai.
Situasi tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Panglima LADAM Misrul disebut menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi SMA SIGER yang dinilai belum memenuhi standar ideal sebuah institusi pendidikan.
“Jika ada kepentingan pribadi atau relasi tertentu di balik kebijakan mempertahankan sekolah ini, maka membelanya dengan mengorbankan kualitas pendidikan adalah tindakan berbahaya,” tegas Misrul dalam pernyataannya.
Anggaran Rp10 Miliar Picu Polemik
Di tengah SMA SIGER di sorot karena fasilitas minim, muncul kabar bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung berencana mengalokasikan tambahan anggaran hingga Rp10 miliar dalam APBD 2027.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana disebut telah mendengar langsung polemik yang berkembang. Namun rencana suntikan dana miliaran rupiah untuk SMA SIGER justru memicu pertanyaan publik.
Sebagian masyarakat menilai, sebelum anggaran besar digelontorkan, pembenahan mendasar seharusnya menjadi prioritas. Logika publik sederhana: jika pondasi belum kuat, maka penguatan sistem dan perbaikan manajemen perlu didahulukan sebelum ekspansi anggaran.
Pertanyaan Publik dan Transparansi Kebijakan
Isu SMA SIGER di sorot tidak lagi sekadar persoalan fasilitas, tetapi telah berkembang menjadi isu transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Kritik dari masyarakat dan keluhan siswa dinilai sudah cukup jelas untuk menjadi bahan evaluasi menyeluruh.
Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi pengucuran dana Rp10 miliar jika persoalan dasar seperti kurikulum, fasilitas, dan sistem pengelolaan belum sepenuhnya dibereskan.
Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan memberikan penjelasan terbuka terkait perencanaan anggaran tersebut, termasuk peruntukan detail dan skema pengawasan agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Moral Pendidikan dan Kepercayaan Publik
Polemik SMA SIGER di sorot juga menyentuh aspek moral dalam tata kelola pendidikan. Ketika siswa menyampaikan keluhan secara terbuka, publik menilai hal itu sebagai alarm yang tidak boleh diabaikan.
Siswa sebagai peserta didik seharusnya berada dalam lingkungan belajar yang layak dan mendukung pengembangan potensi. Jika kondisi belum ideal, maka perbaikan sistemik dan transparansi menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik.
Hingga kini, perhatian terhadap SMA SIGER di sorot masih terus bergulir. Publik menantikan langkah konkret pemerintah daerah dalam menjawab berbagai pertanyaan yang muncul, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kualitas pendidikan.***
