InsidePolitik–KPU Kota Metro merespon status penetapan tersangka terhadap petahana Calon Wakil Walikota Metro, Qomaru Zaman oleh Gakkumdu.
Ketua KPU Kota Metro, Nurris Septa Pratama, mengatakan pihaknya menunggu putusan final dan inkrah (berkuatan hukum tetap).
“Terkait itu (pencalonan Qomaru) kami tidak ingin berandai-andai,” kata Septa.
Septa menegaskan pihaknya juga perlu mendiskusikan dan berkoordinasi dengan KPU provinsi.
“Kami belum tahu putusannya seperti apa. Kami akan mengkonsultasikan kepada pimpinan setingkat di atas jika putusan (penetapan tersangka) berdampak pada pencalonan,” pungkasnya.
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Metro sendiri merujuk beberapa aturan untuk menangani kasus ini.
Misalnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015.
UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.
Pada Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, tertulis calon bisa dikenakan sanksi pembatalan calon oleh KPU setempat jika melanggar ketentuan yang diatur pada ayat (2) dan (3).
Ayat (3) berbunyi, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
